kumparan
16 Apr 2019 19:37 WIB

Menristek: Jangan Nodai Pemilihan Rektor Unpad dengan Cara Korupsi

Menristekdikti M Nasir . Foto: Fanny Kusumawardhnai/kumparan
Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M Nasir mengaku gerah dengan oknum yang telah mempolitisasi kegiatan pemilihan rektor. Ini mengacu pada pertanyaan yang dilontarkan wartawan soal isu suap dalam pemilihan rektor Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung.
ADVERTISEMENT
"Jangan sampai menodai pilihan rektor dengan cara korupsi. Saya gerah masalah kayak gini," kata Nasir usai menghadiri konferensi pers pengumuman hasil Penelusuran Minat dan Kemampuan Politeknik Negeri (PMDK-PN) 2019 di Politeknik Negeri Semarang, Selasa (16/4).
Nasir menjelaskan, pemilihan rektor Unpad akhirnya diulang karena ada kecacatan dalam prosesnya. Oleh sebab itu hari ini, pihaknya menunjuk Rina Indiastuti sebagai Pelaksana Tugas Rektor Unpad.
"Berdasarkan prosedur yang dilakukan, ada kelemahan, kecacatan dalam pemilihan rektor. Maka harus proses dari awal. Kami perintahkan perbaiki aturan rektor di internal, supaya prosedurnya tidak cacat," jelas Nasir.
Konferensi pers Pilrek Unpad. Foto: Dok. jabarprov.go.id
Sebagai informasi, isu jual beli jabatan rektor ramai diberitakan. Saat dikonfirmasi, Guru Besar Universitas Diponegoro (Undip) itu tak menampiknya.
Pria yang sempat menjabat sebagai Rektor Undip itu malah meminta agar segera lapor ke polisi atau kejaksaan termasuk jika pelakunya adalah pegawai Kemenristekdikti.
ADVERTISEMENT
"Kalau ada yang jual beli, suap, lapor ke polisi, tangkap. Kalau dari Kementerian tangkap, saya sudah sampaikan, itu (suap) tidak boleh," tegas Nasir.
Disinggung soal sering terjadinya masalah dalam pemilihan rektor, Nasir mengatakan jika itu terjadi karena banyak yang bermain politik. Nasir berharap tidak mencampurkan politik di kampus yang merupakan tempat akademik.
"Banyak politik bermain di dalamnya, harus hindari, kalau tidak, menteri intervensi. Kalau ada permainan politik kita selesaikan, kampus itu arah akademik, jangan campur politik," pungkasnya.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan