Mensos Tegaskan Tragedi Asmat Bukan Kegagalan Pemerintah

Mensos Idrus Marham. (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengkritik pernyataan Presiden Joko Widodo yang menilai masalah gizi buruk dan campak di Asmat, Papua, harus diatasi dengan pembangunan infrastruktur. Menurut dia, tak semua masalah harus dikaitkan dengan pembangunan infrastruktur.

Merespons hal itu, Menteri Sosial Idrus Marham membantah tragedi yang menimpa di Asmat sebagai bentuk kegagalan pemerintah. Sebaliknya, pembangunan infrastruktur yang sedang digenjot pemerintah saat ini memiliki dampak positif bagi masyarakat.

"Bukan, tidak seperti itu melihatnya. Ini kan prosesnya panjang. Apa yang dilakukan pemerintahan Jokowi dengan ada infrastruktur itu, dengan adanya jalan-jalan, saya kira itu satu awal yang baik dan implikasinya sudah ada," kata Idrus di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (29/1).

Ia menjelaskan pembangunan infrastruktur memang harus dilakukan secara terpadu dan terintegrasi. Khususnya di tempat-tempat terpencil dan jauh dari akses transportasi.

Termasuk juga di Asmat, yang menurutnya, masuk dalam kategori wilayah yang minim akses transportasi dan infrastruktur. Sehingga, KLB dan penyakit campak di Asmat bisa menyerang banyak korban masyarakat sekitar.

Penderita Gizi Buruk di Asmat (Foto: ANTARA FOTO/M Agung Rajasa)

"Seperti apa sih konsep terpadu dan menyeluruh? Karena misal di sana Asmat kondisinya bagaimana? Rawa-rawa, transportasi, infrastruktur, masih sangat minim, kemudian belum lagi pola hidup rakyat," katanya.

Meski demikian, Idrus mengatakan saat ini pihaknya fokus untuk mencari jalan keluar dalam menangani KLB di Asmat. Salah satunya dengan menyalurkan bantuan dan pemenuhan kebutuhan yang diperlukan bagi korban KLB Asmat.

"Alternatif solusi yang mendesak maupun mendasar ke depan. Yang mendesak itu langkah-langkah misalkan, kalau lagi sakit diobati kalau lagi lapar dikasih makan," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah juga mengkritik pemerintahan Jokowi soal tragedi gizi buruk di Asmat. Ia menilai tata kelola bahan pangan yang salah di Papua menjadi salah satu penyebabnya.

Fahri menjelaskan, bahan pangan pokok masyarakat di Papua adalah sagu dan umbi-umbian. Tetapi, pemerintah justru mengusulkan bantuan berupa pembangunan infrastruktur dan pembukaan lahan sawah untuk bercocok tanam padi.