Menteri Desa: Dana Desa Bisa Dipakai untuk Penanganan Karhutla

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Eko Putro Sandjojo. Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Eko Putro Sandjojo, mengatakan ada banyak desa terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera dan Kalimantan. Eko tidak hafal berapa jumlah desa terdampak karhutla.

Namun menurut dia, untuk meminimalisir dampak kebakaran, setiap desa yang kerap mengalami karhutla harus mengalokasikan Dana Desa untuk penanganan kebakaran hutan.

"Ya, lumayan banyak (desa terdampak), jadi kita juga minta Dana Desa dipakai untuk penanganan kebakaran. Penanganan kebakaran enggak harus memadamkannya, kita punya kerja sama dalam model Desa Mandiri Peduli Api, supaya masyarakat diberikan ruang pekerjaan," kata Eko, usai menjadi pembicara dalam Kongres Nasional Transmigrasi di Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Selasa (17/9).

Program tersebut juga bisa dengan menggandeng pihak swasta, sehingga masyarakat desa mendapat pendapatan yang cukup dan tidak tergiur ketika dibayar orang untuk membakar hutan.

"Kita sudah cukup lama jalan, kok tahun ini kecolongan lagi, kita evaluasi model ini di daerah yang belum ikut model ini supaya dipercepat untuk model ini," tegasnya.

Seperti diketahui, tahun ini anggaran Dana Desa sebesar Rp 70 triliun, setiap desa rata-rata menerima Rp 900 juta.

Eko juga geram banyak negara tetangga yang menyalahkan Indonesia dalam peristiwa karhutla.

"Saya jengkel karena ada negara-negara lain yang menyalahkan Indonesia. Padahal, negara-negara tersebut selama 11 bulan menikmati oksigen gratis dari Indonesia," ujarnya.

Eko tidak menjelaskan secara spesifik negara mana yang dimaksud. Namun menurut Eko, kebakaran hutan dan lahan harus menjadi tanggung jawab bersama bagi negara lain yang berada di kawasan.

"Bantu dong, jangan cuma menyalahkan saja," ujarnya.

Belum lagi perusahaan-perusahaan dari negara-negara tersebut juga menjadi biang kerok kebakaran hutan. Perusahaan tersebut juga harus ikut bertanggung jawab.

"Saya enggak mau menyebut negara manalah, tapi benefitnya kita rasakan bersama gratis. Kalau susah, ya, kita tangani bersama dong, jangan salah-salahan," ujar Eko.