Menteri PUPR Lapor ke JK soal Penentuan Zona Rawan Bencana di Sulteng

Menteri Sosial Agus Gumiwang (kiri) dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono. (Foto: Nugroho Sejati/kumparan)

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (24/1). Dalam pertemuan tertutup itu, Basuki melaporkan sejumlah perkembangan penetapan zona merah bencana di Sulawesi Tengah.

Basuki mengatakan, sejauh ini pihaknya bersama sejumlah tim dari beberapa lembaga telah menetapkan peta zona ruang rawan bencana Palu dan sekitarnya. Dalam waktu dekat, tim akan menentukan koordinat zona rawan bencana agar proses relokasi dapat segera dilakukan.

"Petanya sudah disampaikan oleh Tim 5 itu: Bappenas, ATR, Badan Geologi, BMKG, dan PUPR. Yang warna merah dan kuningnya, zona-zona aman dan zona-zona yang tidak aman sudah diberikan. Tapi petanya kan peta kecil, skalanya, sehingga di lapangan belum, koordinatnya mana saja itu belum ditentukan, ini harus dipercepat," kata Basuki di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Kamis (24/1).

MenPUPR Basuki Hadimuljono (kiri) tinjau pembersihan puing-puing jembatan kuning yang roboh akibat tsunami dan gempa di Palu, Sulteng, Rabu (24/10/2018). (Foto: Adhi Muhammad Daryono/kumparan)

Basuki mengatakan, penentuan koordinat tersebut penting untuk menentukan rumah di daerah mana yang perlu direlokasi. Sebab peta dengan koordinat itulah yang nantinya akan dimasukkan ke dalam peraturan daerah (perda) tentang rencana tata ruang wilayah (RTRW).

Basuki menambahkan, JK telah berkomunikasi dengan Gubernur Sulteng terkait penanganan bencana di sana. Dalam waktu dekat, rapat dengan pemerintah daerah akan digelar.

"Koordinat itu penting untuk menentukan siapa yang harus direlokasi, daerah mana yang untuk rencana relokasi itu sampai sekarang belum. Tadi Pak Wapres sudah telepon Gubernur (Sulteng), karena dari Tim 5 sudah menyerahkan kepada pemda, pemda yang harus menindaklanjuti," kata Basuki.

"Mudah-mudahan nanti rencananya Pak Wapres minggu depan mau rapat di sana, untuk menetapkan zona relokasi itu," ujar Basuki.

Tim SAR berusaha mengevakuasi korban yang masih tertimbun reruntuhan di Hotel Roaroa, Palu, Sulawesi Tengah, Senin (1/10). (Foto: ANTARA FOTO/Basri Marzuki)

Pihaknya juga dalam waktu dekat memperbaiki fasilitas kesehatan di Palu, meliputi RS Amartapura dan RSUD Undata. Basuki mendapat perintah dari JK untuk memperbaiki fasilitas kesehatan.

"Kemudian fasum fasus, kami baru mendapat perintah untuk memperbaiki 2 rumah sakit: RS Amantapura dan RS Undata, itu sedang dikerjaan sekarang, yang lain gimana, Pak? (tanya Basuki ke JK). Beliau (JK) bilang perbaiki, terutama yang puskesmas, RS, sekolah, masjid harus segera diperbaiki," kata Basuki.

Kondisi mobil warga yang tertimbun di kawasan Pelabuhan Wani, Kecamatan Tanantofea, Donggala, Jumat (5/10/2018). (Foto: Soejono Eben Saragih/kumparan)

Sementara itu untuk penanganan bencana Lombok, PUPR menargetkan percepatan pembangunan rumah warga dari 100 rumah hingga 300 rumah per hari. Percepatan pembangunan tersebut akan melibatkan ribuan personel TNI membantu tukang atau pekerja membangun rumah.

"Sekarang ini 1 hari bisa 100 rumah lebih, target kita 300 per hari, sebelumnya 30-an, 36, sekarang sudah 100 lebih, padahal masih kurang cepat, padahal sudah ada 6 pilihan rumah untuk saat ini: Risha (rumah instan sederhana sehat), kayu, konvensional, baja ringan, hingga baja saja, itu pilihan untuk rumah yang akan dibangun untuk mereka," kata Basuki.

"BNPB (juga) ingin gerakkan, masalahnya tukang, Pak BNPB ingin deploy 1.000-1.500 tentara di sana, untuk membantu tukang itu," ungkap Basuki.