Menteri Susi: Konflik Masa Depan Bukan Tentang Ideologi, tapi Pangan

28 Juni 2019 18:25 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti memberikan sambutan di acara Penyerahan Laporan Hasil Peeriksaan BPK-RI. Foto: Dok. KKP
zoom-in-whitePerbesar
Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti memberikan sambutan di acara Penyerahan Laporan Hasil Peeriksaan BPK-RI. Foto: Dok. KKP
ADVERTISEMENT
Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan bahwa di masa depan konflik terjadi bukan lagi karena ideologi atau politik, melainkan tentang ketahanan pangan.
ADVERTISEMENT
Susi menyampaikan hal tersebut di hadapan mahasiswa KKN Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta.
“Konflik masa depan bukan lagi tentang ideologi atau politik, tapi tentang ketahanan pangan. (Dan) ikan itu menjadi sumber protein yang sangat dibutuhkan oleh anak-anak bangsa dalam memperbaiki dan menjaga sumber daya manusia kita,” ujarnya saat menjadi pembicara dalam penerjunan mahasiswa KKN UGM di Yogyakarta, Jumat (28/6).
Konflik ketahanan pangan tersebut sudah mulai tampak meski belum masif. Susi mencontohkan beberapa bulan lalu kapal Vietnam sempat menabrak kapal TNI. Kemudian kapal Vietnam juga ditenggelamkan oleh China. Kapal Filipina juga tak luput ditenggelamkan oleh China.
“Kemarin Singapura menenggelamkan kapal Vietnam. Konflik di Laut Cina Selatan ini mulai ada. Meski bukan konflik antarnegara tapi berdasarkan event-event tertentu saja. Bila terus dibiarkan maka akan menjadi pemicu ketidakamanan satu wilayah regional,” ujarnya.
ADVERTISEMENT
Masyarakat Indonesia sering tidak menyadari betapa pentingnya laut untuk kedaulatan bangsa. Padahal luas batas laut Indonesia dengan negara lain mencapi 99,7 persen.
“Sedangkan daratan kita dengan negara luar ya cuma Sebatik, Kalimantan, dan Papua. Selebihnya batas negara kita dengan negara lain adalah lautan,” ujarnya.
Susi pun menunjukkan bahwa kementeriannya serius menjaga kedaulatan pangan dengan memerangi illegal fishing.
“Kita melihat 4,5 tahun ini kita perangi ilegal fishing lebih dari 10 ribu kapal asing keluar dari wilayah Indonesia,” katanya.