Menteri Yasonna soal Nyaleg: Saya Tak Akan Gunakan Fasilitas Negara

Yasonna Laoly (Foto: Fadjar Hadi/kumparan)

Pada pemilu legislatif (Pileg) 2019 mendatang, beberapa menteri Kabinet Kerja kembali mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif (caleg). Salah satunya Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly. Yasonna maju melalui PDIP untuk daerah pemilihan Sumatera Utara (Sumut).

Yasonna menjamin tak ada fasilitas negara yang ia pergunakan selama maju menjadi caleg. Selain itu, Yasonna hanya akan memanfaatkan hari Sabtu dan Minggu untuk berkonsolidasi dengan tim pemenangannya.

"Ya sudah saya kan latar belakang partai politik, saya ditugasi partai, saya sudah lapor Bapak Presiden. Saya mengatakan bahwa saya akan melakukan kerja-kerja saya dengan baik. Sudah menata dengan baik. Waktu cuti weekend saja ambil (kampanye)," kata Yasonna di Istana Bogor, Kompleks Istana Kepresidenan, Jawa Barat, Rabu (18/7).

Yasonna menambahkan, ia juga akan membentuk tim kampanye di Sumut dalam Pileg 2019 mendatang. Sebab masih banyak agenda kementerian di Jakarta.

"Kita akan bentuk tim. Bentuk tim anggota. Kan daerah pemilihan saya dulu. Bentuk tim saja kontrol dari jauh, saya sekali datang. Minta izin cuti Presiden, tidak menggunakan fasilitas negara," lanjut dia.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly bersiap menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, Senin (2/7). (Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Ia juga berkomitmen untuk tetap profesional apabila saat kampanye berhadapan dengan KPU. Yasonna menegaskan ia tak akan menyalahgunakan kewenangannya sebagai Menkumham.

"Ya itu kan kalau Ketua KPU kan ya pasti. Mereka kan juga profesional, KPU juga profesional. Mana mungkin (salah gunakan wewenang). Itu aja PKPU-nya kita bertengkar sama dia (KPU), dia enggak dengar juga. Gimana? Enggak, enggak mungkin (menyalahgunakan wewenang)," jamin Yasonna.

Yasonna mencontohkan, di negara lain, di hari kerja bertugas sebagai menteri dan di akhir pekan menjadi caleg merupakan hal yang umum. Namun sepanjang waktu tersebut harus betul-betul dikelola dengan baik.

"Itu yang penting, tahu mengelola. DPR juga begitu. Ketua DPR keluar, pergi, dia juga pejabat negara, sama saja. Enggak ada bedanya. Hanya saja saya di eksekutif, teman-teman di DPR. Ya pergi tentu tidak boleh menggunakan fasilitas negara," bebernya.

Rombongan PDIP menyerahkan berkas bacaleg ke KPU, Selasa (17/7/2018). (Foto: Soejono Eben Ezer Saragih/kumparan)

Yasonna juga menegaskan saat kampanye nanti program-progran pemerintah yang berhasil akan ia jelaskan ke masyarakat. Menurut Yasonna pada pileg yang lalu ia bisa meraup 100 ribu suara di Sumatera Utara.

"Hampir 100 ribu. Enggak, dapil beda. Tapi dulu di Medan Sumut 1 kembali Sumut 1. Dulunya Sumut I terpilih masuk ke Sumut II terpilih kemudian kembali ke Sumut I," tegas Yasonna.

Untuk pileg tahun ini buat Yasonna lebih mudah. Karena ia tak harus tinggal di hotel. Alasannya karena dapil yang ia pilih di Medan.

"Rumah saya kan di Medan. Lebih mudah buat saya. Kalau di dapil saya yang lama kan saya harus ke Nias jauh. Banyak mengambil waktu. Kalau sekarang di Medan kita enggak perlu tinggal di hotel, di rumah. Lebih murah," tutur pria kelahiran Tapanuli Tengah ini.