Mereka yang Mengejar Kursi Pimpinan KPK

5 Juli 2019 8:48 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Laode Syarif, Basaria Panjaitan, Alexander Marwata. Foto: Antara Foto dan kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Laode Syarif, Basaria Panjaitan, Alexander Marwata. Foto: Antara Foto dan kumparan
ADVERTISEMENT
Pendaftaran calon Pimpinan KPK periode 2019-2023 resmi ditutup. Panitia Seleksi (Pansel) mencatat setidaknya ada 348 orang yang mendaftar sebagai calon komisioner lembaga antirasuah itu.
ADVERTISEMENT
Menurut Pansel, para pendaftar terdiri dari berbagai latar belakang profesi, mulai dari dosen, pengacara, jaksa, polisi, hingga TNI. Beberapa dari internal KPK juga ikut mendaftar. Termasuk tiga Wakil Ketua KPK yang saat ini menjabat, yakni Alexander Marwata, Basaria Panjaitan, serta Laode M. Syarif.
Berikut profil singkat sebagian dari para calon pimpinan KPK tersebut:

Alexander Marwata

Alexander Marwata Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
Alex kelahiran Klaten, Jawa Tengah, pada 26 Februari 1967. Ia berkarier lebih dari 20 tahun di Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP), tepatnya dari 1987-2011. Pada tahun 2012, ia menjadi hakim ad hoc di Pengadilan Tipikor Jakarta.
Ketika menjadi hakim, ia sempat menjadi majelis dalam sejumlah perkara yang menjadi perhatian publik. Termasuk, memberikan hukuman pidana seumur hidup kepada eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar.
ADVERTISEMENT
Ia mendaftar sebagai pimpinan KPK pada tahun 2015 silam. Hasilnya, ia terpilih bersama empat komisioner lainnya.
"Koordinasi dan supervisi dalam pemberantasan korupsi dengan kepolisian dan kejaksaan masih perlu ditingkatkan dan diperbaiki mekanismenya. Program pencegahan lebih digiatkan dan diarahkan untuk membangun budaya integritas. Tutup peluang-peluang terjadinya korupsi, termasuk mengkaji berbagai sistem dan peraturan yang menjadi faktor orang korupsi," ujar Alex saat ditanya apa yang masih harus dibenahi dari KPK saat ini.

Laode M Syarif

Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif berbicara saat gelar konferensi pers terkait kasus suap Hakim PN Balikpapan. Foto: Nugroho Sejati/kumparan
Syarif lahir di Lemoambo, Pulau Muna, Sulawesi Tenggara, 16 Juni 1965. Ia mengawali karir di Makassar sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, sejak 1992. Ia menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
ADVERTISEMENT
Setelah itu ia melanjutkan pendidikan pada program Master of Laws (LLM) di Faculty of Law, Queensland University of Technology (QUT) Brisbane, dan melanjutkan Ph.D program di Sydney University, School of Law, dengan program kekhususan Hukum Lingkungan Internasional.
Syarif aktif sebagai pembicara di beberapa acara besar di beberapa negara. Dia juga aktif di berbagai organisasi nasional dan internasional, diantaranya; Partnership for Governance Reform in Indonesia, IUCN Academy of Environmental Law, UNODC-Anti-Corruption Academic Initiative (ACAD).
Syarif yang kini berumur 54 tahun berkarier sebagai advokat dan dosen, sebelum terpilih menjadi wakil ketua KPK 2015-2019. Ia kembali mencalonkan diri sebagai Capim KPK untuk periode keduanya.

Basaria Panjaitan

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Basaria Panjaitan (kanan) saat memberikan keterangan pers di gedung KPK, Jakarta. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
Basaria adalah perempuan pertama yang menjadi Komisioner KPK. Basaria lahir di di Pematangsiantar, Sumatera Utara, 20 Desember 1957.
ADVERTISEMENT
Ia adalah sarjana hukum lulusan Sepamilsukwan Polri I Tahun angkatan 1983-1984. Ia juga pernah mengenyam pendidikan di Jurusan Akuntansi Universitas Jayabaya, Jakarta, serta S2 Hukum Universitas Indonesia.
Tahun 2003, Basaria masuk Sekolah calon perwira (Sepa) Polri di Sukabumi dan lulus sebagai polwan berpangkat Ipda. Usai lulus, ia langsung ditugaskan di Reserse Narkoba Polda Bali. Karier Basaria bisa dibilang moncer. Tahun 1997-2000 ia diangkat menjadi Kabag Serse Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat (NTB), Kabag Narkoba Polda Jabar 2000-2004, Dirserse Kriminal Polda Kepulauan Riau 2006-2008.
Jenderal bintang dua ini juga pernah menjabat sebagai Kapusprovos Divpropam Polri di pada 2009, Karo Bekum SDelog Polri pada 2010, dan menjadi Widyaiswara Madya Sespim Polri Lemdikpol, hingga akhirnya terpilih menjadi Wakil Ketua KPK periode 2015-2019.
ADVERTISEMENT

Pahala Nainggolan

Pahala Nainggolan Foto: Puti Cinintya Arie Safitri/kumparan
Pahala merupakan lulusan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) pada 1986. Ia mendapatkan gelar doktor pada 2001 dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
Ia mengawali karir sebagai auditor di badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau yang lebih dikenal dengan sebutan BPKP untuk perwakilan Bali hingga tahun 1989.
Pahala juga pernah menjadi konsultan perusahaan multinasional sepertu USAID, AUSaid, Bank Dunia, CIDA, dan ADB. Ia kini menjabat sebagai deputi Pencegahan di KPK. Ia mencoba peruntungan dengan mendaftar sebagai capim KPK periode 2019-2023.

Giri Suprapdiono

Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Giri Suprapdiono mendaftarakan diri sebagai calon pimpinan KPK di Kementrian Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (4/7). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
Giri merupakan kelahiran Ponorogo, 9 Juli 1974. Ia sempat mengenyam pendidikan sarjana di Teknik Perencanaan Kota di Institut Teknologi Bandung pada tahun 1999. Dilanjutkan dengan meraih gelar master dari University of Rotterdam (2001) pada International Institute to Social Studies-Erasmus.
ADVERTISEMENT
Giri pernah menjabat sebagai Koordinator Kerja Sama Internasional pada Direktorat Pembinaan Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi (PJKAKI) KPK. Sebelum meniti karier di KPK yang sudah ia jalani selama 14 tahun, ia pernah menjadi National Management Concultant pada BAPENAS-UNDP.
Ia juga pernah menjabat beberapa jabatan strategis di KPK seperti Direktur Gratifikasi dan teranyar sebagai Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK. Pria berumur 41 tahun itu kini mencoba peruntungan menjadi pimpinan KPK 2019-2023, setelah pada periode sebelumnya niatan sebagai pimpinan KPK terhenti di 19 besar.

Supardi

Saat ini, Supardi menjabat Koordinator Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (JAM Pidsus). Sebelumnya, ia merupakan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
ADVERTISEMENT
Ia berkarier menjadi PNS di kejaksaan sejak 1995. Namun, Supardi baru menjadi jaksa sejak tahun 1999.
Supardi pun tak asing dengan KPK. 10 tahun kariernya sebagai jaksa dihabiskan di KPK. Tak hanya sebagai jaksa penuntut umum, ia juga sempat menjabat Plt Direktur Penuntutan KPK. Beberapa perkara yang pernah ditanganinya selama di KPK, termasuk kasus e-KTP serta kasus BLBI.
"Saya ingin KPK bekerja maksimal baik untuk KPK-nya sendiri dan bisa memberikan dampak nyata penguatan pada APH (Aparat Penegak Hukum) lain," ujar Supardi saat dihubungi kumparan.

Ranu Mihardja

Kepala Pusat Diklat Menejemen dan Kepemimpinan Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Ranu Mihardja. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
Ranu Mihardja sudah puluhan tahun berkarier di bidang hukum. Ia memiliki catatan mentereng selama berkarier di Kejaksaan RI.
Namun, kontribusinya tak sampai disitu, ia juga tercatat pada kurun 2013-2017 berkarier di KPK. Ia pernah menjabat sebagai Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK. Ia juga pernah menjabat Plt Deputi Penindakan KPK dan Direktur Penuntutan.
ADVERTISEMENT
Dengan pangkat jaksa utama madya (IVd), ia kini menjabat sebagai kepala pusat diklat manajemen dan kepemimpinan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI. Ranu mencoba peruntungannya untuk pertama kali daftar sebagai calon pimpinan KPK periode 2019-2023.

Ike Edwin

Staf Ahli Kapolri, Irjen Ike Edwin di Kementrian Skretariat Negara, Jakarta, Kamis (4/7). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
Pria kelahiran Desember 1961 ini merupakan lulusan akademi kepolisian 1985. Mengawali karier cemerlangnya, ia menjabat sebagai Kasat Ekonomi Ditreskrim Polda Metro Jaya.
Kariernya terus tumbuh, ia tercatat pernah menjabat di beberapa posisi strategis di kepolisian seperti Kapolres Tanah Bumbu Polda Kalsel, Wadirreskrim Polda Metro Jaya, Kepala SPN Lido Polda Metro Jaya, Kapolres Metro Jakarta Pusat Polda Metro Jaya.
Dilanjutkan sebagai Kapowiltabes Surabaya Polda Jatim, Dirtipidkor Bareskrim Polri, Widyaiswara Madya Sespim Polri, Wakapolda Sulsel, Kapolda Lampung, Kasespimma Sespim Polri, dan Sahlisospol Kapolri. Ia saat ini berpangkat Jenderal polisi berbintang dua.
ADVERTISEMENT
Salah satu catatan mentereng Edwin adalah berhasil menangkap koruptor pajak Gayus Tambunan. Ia saat ini tengah mencoba menjadi calon pimpinan KPK periode 2019-2023.

Marsma Dwi Fajariyanto

ADVERTISEMENT
Dwi lahir di Purwokerto, Jawa Tengah, September 1961. Pria berumur 57 tahun itu adalah seorang perwira tunggi TNI AU aktif.
Dwi merupakan lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 1985. Dwi pernah menjabat beberapa posisi strategis di TNI AU, seperti sebagai Asisten Pengamanan (Aspam) KSAU periode 2017-2019.
Teranyar, ia menjabat sebagai staf ahli tingkat III Bidang Hubungan Internasional Panglima TNI. Dwi saat ini menjabat sebagai staf khusus KSAU.
Dwi adalah satu-satunya TNI aktif yang mendaftar sebagai capim KPK periode 2019-2023.

Natalius Pigai

Natalius Pigai, Aktivis Papua Foto: Garin Gustavian/kumparan
Pigai lahir di Papua, Juni 1975. Pria berumur 44 tahun ini dikenal sebagai seorang aktivis di Indonesia.
ADVERTISEMENT
Pigai merupakan lulusan Sarjana Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta pada 1999. Pigai pernah aktif di beberapa organisasi seperti PRD, PMKRI, Walhi, hingga Kontras.
Pigai tercatat pernah menduduki beberapa posisi penting seperti Ketua Asosiasi Mahasiswa Papua (AMP) Internasional 1997-2000, Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi/Menakertrans 1999-2004, dan teranyar sebagai Anggota Komnas HAM RI 2012-2017.
Saat ini, Pigai merupakan salah satu kandidat pimpinan KPK periode 2019-2023.

Moh. Tsani Annafani

Moh. Tsani Annafari, memperoleh gelar Sarjana Sains pada Program Studi Ilmu Komputer Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta tahun 1998. Ia kemudian memperoleh gelar Master of Science pada Program Studi Global Information and Telecommunication Studies di Waseda University, Tokyo, Jepang tahun 2006.
ADVERTISEMENT
Seusai menamatkan studi masternya, ia mendapatkan kesempatan melanjutkan sekolah di Chalmers University of Technology, Gothenburg, Swedia, dengan mengambil Program Studi Technology Management and Economics. Di kampus tersebut gelar Licentiate Philosophy diraihnya pada tahun 2010 sedangkan gelar Doctor of Philosophy diperolehnya di tahun 2012.
Saat ini, Tsani Annafari menjabat sebagai Penasihat KPK periode 2017-2021. Sebelumnya, ia merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Keuangan dengan jabatan terakhir Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah DJBC Kalimantan bagian Timur.
Selain bekerja sebagai PNS, ia juga pernah mengajar di beberapa kampus seperti STAN Program Diploma spesialisasi Kepabeanan dan Cukai, PUSDIKLAT Bea dan Cukai untuk Diklat DTSD II dan III, dan FISIP Universitas Indonesia di Program Magister Administrasi dan Kebijakan Perpajakan.
ADVERTISEMENT
Tahapan pendaftaran sudah ditutup pada Kamis (4/7) pukul 24.00 WIB. Selanjutnya panitia seleksi akan melakukan seleksi administrasi yang hasilnya akan diumumkan pada 11 Juni mendatang.