Meski Tak Dilarang Jokowi, Ganjar Tetap Imbau Warga Jateng Tidak Demo

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo usai memberikan pembekalan kepada sejumlah Kepala Sekolah di SMKN 7 Semarang, Selasa (1/10/2019). Foto: Afiati Tsalitsati/kumparan

Presiden Joko Widodo menyampaikan tak ada larangan aksi demonstrasi jelang pelantikannya sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. Meski Polri menegaskan kebijakan larangan demo merupakan diskresi kepolisian dengan alasan keamanan.

Meski tak ada larangan, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo juga tetap meminta masyarakatnya agar tidak perlu turun lagi ke jalan.

"Apa sih yang mau didemo? Negeri ini sudah memilih jalur demokrasi yang konstitusional adalah pemilu, sudah ada hasilnya," kata Ganjar di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Rabu (16/10).

Ganjar mengatakan, Indonesia telah memilih jalan demokrasi. Sehingga masyarakat diminta menjaga demokrasi dan tidak merusak suasana politik yang telah damai dan kondusif.

"Kalau kita tidak pernah konsisten tatap masa depan dengan politik dan sistem yang kita pilih, komitmen apa lagi yang mesti disampaikan? Kalau enggak, nanti sistem kita akan rusak, tekanan politik akan sangat luar biasa. Image politik menjadi buruk bagi negara," ucap Ganjar.

Sebagai contoh, Ganjar mencontohkan aksi demonstrasi di Hong Kong yang tak kunjung selesai. Yang berujung situasi berbahaya dan terganggunya aktivitas masyarakat di sana.

"Hong Kong seperti itu ceritanya China dengan Amerika, karena Hong Kong menyampaikan, 'America help me please' kita tidak mau yang itu kan. Kita terima saja," ujar dia.

Ia menuturkan akan ada waktunya bagi pihak-pihak yang ingin memberi masukan kepada pemerintah. Penyampaian pendapat nantinya bisa dalam bentuk diskusi, setelah Jokowi-Ma'ruf Amin mengumumkan struktur kabinetnya.

"Saya sarankan mari kita berada di ruang yang lebih nyaman, lebih enak untuk diskusi, bicara dan sampaikan. Saya kira presiden setelah sampaikan kabinet, baik juga mereka kelompok kepentingan yang ingin sampaikan pendapat itu datang ke kementerian untuk berikan perubahan-perubahan yang diinginkan," tutup Ganjar.

Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono sebelumnya menyatakan tak akan mengeluarkan aksi unjuk rasa pada 15-20 Oktober 2019. Atau bertepatan dengan jelang pelantikan presiden dan wapres periode 2019-2024.

Meski tak ada larangan dari Jokowi, pihak kepolisian tetap memberlakukan kebijakan tersebut sebagai kewenangan polisi mengamankan situasi jelang pelantikan.

“Diskresi kepolisian untuk tidak menerbitkan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) unras (unjuk rasa) sesuai dengan Pasal 6 UU No 9 tahun 1998 tentang Penyampaian Pendapat di Muka Umum,” ucap Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Argo Yuwono.