Modal Jokowi Untuk Menangi Pilpres Bukan pada Sosok Cawapres

Jokowi Silaturahmi dengan Tokoh dan Ulama (Foto: Biro Pers Setpres)

Jokowi masih menjadi calon presiden terkuat di berbagai lembaga survei, tak terkecuali Charta Politika. Charta, dalam temuannya di empat Provinsi yakni Banten, Jabar, Jateng, Jatim, hanya di Banten Jokowi kalah dari Prabowo.

Direktur eksekutif Charta Politika, Yunarto Wijaya mengatakan, saat ini modal Jokowi untuk memenangi Pilpres 2019 bukanlah siapa sosok Cawapresnya melainkan seberapa tinggi tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahannya.

"Buat incumben faktor utama itu bukan siapa cawapresnya, tetapi tingkat kepuasan publik tadi," kata Yunarto di FX Sudirman, Jakarta Pusat, Rabu (6/6)

Yunarto melanjutkan, sebaliknya bagi penantang Jokowi di Pilpres 2019 mendatang, sosok cawapres menjadi sangat penting untuk membantu mendongkrak secara elektabilitas. Sebab, ia tak punya kepuasan publik.

"Berbeda dengan penantang, seorang penantang karena tidak memiliki modal kepuasan publik. Sehingga siapa yang menjadi cawapres itu menjadi sangat berpengaruh terhadap elektabilitas," sambung dia.

Untuk nama kandidat cawapres Jokowi dan Prabowo, Yunarto mengungkapkan hasil temuannya tak jauh berbeda dari survei-survei sebelumnya, yakni berkutat di tiga nama: Gatot Nurmantyo, Anies Baswedan dan AHY.

"Yang muncul selalu tiga nama AHY, Gatot dan Anies. Cawapres Jokowi saya pikir muncul itu itu juga muncul nama Gatot, AHY, dengan Anies lalu muncul juga nama Mahfud MD, di Jabar muncul nama Susi di peringkat kelima, keenam nama Muhaimin Iskandar," ungkap dia.

Dari ketiga kandidat terkuat cawapres Prabowo, Yunarto berpendapat Anies menjadi calon yang paling tepat, sebab ia satu-satunya berlatar belakang sipil.

"Sisi latar belakang mungkin paling tepat adalah Anies, dia satu-satunya orang sipil yang punya elektabilitas tinggi sebagai cawapres Prabowo," sebut dia.

Untuk cawapres Jokowi, Yunarto menilai nama nama yang muncul saat ini menurutnya belum bisa mendongkrak suara Jokowi untuk memenangi Pilpres melainkan untuk menjadi tameng Jokowi menghadapi isu-isu sensitif.

"Belum menjadi sosok yang bisa mendongkrak Jokowi, tetapi bisa mempermudah kampanyenya untuk menangkal isu tertentu. Berkaca dari 2014 bahwa Jokowi anti-Islam, atau anti kelompok tertentu," tutup dia.