Moeldoko Dorong Penerapan Sistem Pencegahan Korupsi di Bidang Migas

Kerja sama KSP dengan BSN dan SKK Migas. (Foto: Dok. KSP)

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko bersama Kepala Badan Standardisasi Nasional (BSN) Bambang Prasetya dan Kepala Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas Amien Sunaryadi menggelar pertemuan di Gedung Bina Graha, Jakarta.

Pertemuan membahas mengenai pematangan rencana sistem manajemen pencegahan korupsi berstandar internasional melalui sistem standardisasi nasional Indonesia (SNI) ISO 37001: 2016 di bidang minyak dan gas (migas). Penerapan sistem ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing Indonesia dalam hal investasi dan ekspor.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mendorong penerapan sistem ini di bidang migas. Ia menggarisbawahi bahwa tujuan akhir dari impementasi SNI ISO 37001: 2016 ini adalah peningkatan daya saing Indonesia di mata dunia internasional untuk menjadi negara tujuan investasi, karena berhasil mengatasi korupsi.

"Niat untuk melakukan korupsi di bidang investasi akan muncul ketika ada kelonggaran. Jika ada sistem yang kokoh, instrumen yang kuat, salah satunya dengan implementasi SNI ISO 37001 ini," jelas Moeldoko dalam keterangan tertulisnya, Jumat (23/2).

Kerja sama KSP dengan BSN dan SKK Migas. (Foto: Dok. KSP)

SKK Migas akan menjadi salah satu lembaga yang mengawali penerapan SNI ISO 37001 di lingkungan lembaga pemerintahan pada Maret 2018. Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi mengatakan, penerapan SNI tersebut dapat membantu pihaknya dalam menghadapi persoalan korupsi dan menghindari praktik suap yang terjadi di lingkungan industri migas.

“Kami menerapkan ISO 37001 karena memang organisasi kami membutuhkan. Harapannya, penerapan ISO ini akan menurunkan risiko bisnis migas dan menarik investor di sektor hulu. Dengan naiknya investasi di sektor hulu migas, lifting minyak di Indonesia diharapkan dapat meningkat, karena sumbernya tersedia,” ujar Amien.

Kerja sama KSP dengan BSN dan SKK Migas. (Foto: Dok. KSP)

Menurut Amien, industri migas di Indonesia rawan adanya praktik suap. Sebab, industri ini terdapat 5.000 perusahan migas dengan nilai investasi lebih dari Rp 300 triliun. Investasi di industri ini juga dinilai semakin meningkat setiap tahunnya dengan melihat pada tren kenaikan harga minya dunia.

"Peningkatan investasi di sektor migas semakin dibutuhkan seiring dengan tren kenaikan harga minyak dunia pada awal 2018 hingga berada di level 60 Dolar AS per barel harus segera direspons pemerintah karena berpotensi mengganggu Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2017," jelas Amien.

Kerja sama KSP dengan BSN dan SKK Migas. (Foto: Dok. KSP)

Di lokasi yang sama, Kepala BSN Bambang Prasetya mengapresiasi niat SKK Migas untuk menerapkan SNI ISO 37001: 2016. Menurutnya, SKK Migas dapat menjadi lembaga percontohan yang menerapkan sistem pencegahan korupsi.

“Dengan adanya rencana SKK Migas menerapkan SNI ISO 37001, gemanya tentu akan lebih besar karena SKK Migas dapat menjadi role model bagi penerapan sistem ini pada lingkup industri migas. Sistem ini juga akan meningkatkan kredibilitas organisasi dan dapat menjadi instrumen untuk melindungi organisasinya dari gangguan suap-menyuap di lapangan,” kata Bambang.

ISO 37001 merupakan sistem standardisasi internasional yang mengatur tentang sistem manajemen antipenyuapan. Sistem ini diadopsi oleh pemerintah Indonesia melalui SNI ISO 37001: 2016, pada Desember 2016.