Moeldoko Ingatkan Menghasut untuk Kerahkan People Power Bisa Dipenjara

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Foto: REUTERS/Beawiharta

Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko merespons terkait terkait isu mobilisasi massa atau people power yang disuarakan politikus PAN Amien Rais. Moeldoko menyebut bahwa siapapun yang melakukan gerakan massa tersebut tidaklah mewakili 192 juta orang yang memiliki hak pilih di Pemilu 2019.

“Mau pamer sejuta atau dua juta orang, itu tidak mewakili 192 juta orang yang punya hak pilih,” kata Moeldoko dalam keterangannya, Sabtu (20/4).

Dalam keterangannya, Moeldoko menyebut, jika ada pihak-pihak yang berusaha menghasut di muka umum baik dengan lisan maupun tulisan, untuk tak menuruti ketentuan UU, diancam pidana kurungan penjara selama 6 tahun penjara. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 160, Kitab UU Hukum Pidana.

Hasutan yang dimaksud tersebut termasuk ajakan kepada orang lain melawan peraturan perundang-undangan. Moeldoko menegaskan bahwa pemerintah akan bertindak tegas kepada siapapun yang hendak melanggar hukum, termasuk melawan hasil pemilu yang sah dan yang sudah diakui UU.

“Saya ulang ya, tindakan tegas kepada siapapun,” kata Moeldoko.

Selain itu ia juga mengatakan, semua pihak hendaknya menahan diri sebelum hasil penghitungan resmi hasil Pemilu 2019 yang dilakukan KPU selesai. KPU akan menyelesaikan perhitungan dan mengumumkan hasil pemilu tanggal 22 Mei mendatang.

“Masing-masing pihak boleh merasa berhak atas kemenangannya, tetapi itu belumlah resmi sehingga belum mempunyai kekuatan hukum tetap,” kata Moeldoko.

Amien Rais sebelumnya menyatakan jika menemukan kecurangan yang sistematis dan masif dalam Pemilu 2019, makan akan ada perlawanan dengan people power. Ia memilih perlawanan itu ketimbang jalur hukum.

“Misalnya tim kami bisa membuktikan ada kecurangan yang sistematis terukur dan masif kita yakin sekali, kami enggak akan ke MK lagi, kita akan (memakai) people power. Tidak boleh ada setetes darah yang tumpah,” ucap Amien Rais saat berorasi dalam Aksi 313 di depan kantor KPU RI, Jakarta, Minggu (31/3).