Moeldoko: Komando Gabungan TNI Terdiri dari 90 Prajurit Elite

22 Mei 2018 18:29 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. (Foto: REUTERS/Beawiharta)
zoom-in-whitePerbesar
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. (Foto: REUTERS/Beawiharta)
ADVERTISEMENT
Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal (Purn) Moeldoko merinci soal pasukan elite TNI yang akan menjadi personel Komando Operasi Khusus Gabungan (Koopssusgab). Menurut dia, jumlah pasukan hanya sedikit tapi memiliki kemampuan yang mumpuni.
ADVERTISEMENT
"Siapa yang ada di dalam? Pasukan elite yang terpilih dari yang ada. Karena jumlahnya sedikit, cuma 90," ujar Moeldoko dalam diskusi yang digelar P8 bertema 'Pengesahan Revisi UU Antiterorisme,' di Hotel Pullman, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Selaasa (22/5).
Mantan Panglima TNI ini menjelaskan sehari-hari Koopssusgab ini hanya akan berlatih untuk mengasah kemampuan tempur mereka. Selain itu, mereka juga bertugas memproyeksikan ancaman yang ada di daerah.
Persiapan ini dilakukan sehingga ketika diturunkan, maka seluruh personel sudah siap.
"Sehingga waktu operasi semua kebutuhannya sudah dipenuhi. Pasukan dalam hitungan menit sudah bisa digerakkan karena semuanya sudah tersedia," jelasnya.
Selain itu, Moeldoko menjelaskan pasukan ini tidak bisa sembarangan diturunkan. Mereka baru terlibat pemberantasan teroris dalam keadaan konflik.
ADVERTISEMENT
"Satuan digerakkan dalam keadaaan high intensity conflict. Siapa yang menggerakkan? Jika ada situasi yang luar biasa, pasti Presiden mengumpulkan Dewan Keamanan lalu kita ambil keputusan untuk turunkan TNI," lanjutnya.
Apel Pasukan TNI di Jawa Timur  (Foto: Didik Suhartono/Antara Foto)
zoom-in-whitePerbesar
Apel Pasukan TNI di Jawa Timur (Foto: Didik Suhartono/Antara Foto)
Moeldoko menjamin pengaktifan kembali Koopssusgab tidak memerlukan undang-undang. Sebab, satuan ini sepenuhnya merupakan kewenangan Panglima TNI.
Menurut dia, keselamatan warga Indonesia lebih penting sehingga pelibatan TNI diperlukan untuk memberantas teroris.
"KSP membuka pintu seluas-luasnya untuk membuka diskusi soal ini. Tugas kami adalah mendengar, mencatat. Pasti presiden dengar," tutup Moeldoko.