Moeldoko soal Kasus Novel: Protes ke Polisi, Jangan ke Presiden

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. (Foto: REUTERS/Beawiharta)

Presiden Joko Widodo belum juga membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk mencari pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK Novel Baswedan. Banyak yang memprotes serta mempertanyakan komitmen Jokowi menjaga KPK.

Namun, Kepala Staf Presiden Moeldoko menyampaikan bahwa sudah berkali-kali Jokowi menjelaskan sebagai Kepala Negara tak ingin mencampuri urusan hukum. Moeldoko menegaskan Jokowi mempercayakan kasus Novel diselesaikan pihak aparat penegak hukum.

"Ini sekali lagi dalam konteks hukum, presiden itu mengurangi jangan sampai banyak intervensi pemerintah. Gitu loh. Beri keleluasaan kepada mereka (polisi) untuk bekerja," kata Moeldoko saat acara Ngopi Pagi di Gedung Bina Graha, Jakarta, Jumat (27/4).

"Nanti kalau protes ya proteslah kepada kepolisian jangan protes kepada presiden dong," lanjut dia.

Novel Baswedan usai jalani operasi tahap 2. (Foto: Dok. Humas KPK)

Bila nanti ada intervensi Jokowi, maka Moeldoko menjelaskan, proses hukum akan menjadi bias. Untuk itu, Jokowi menyerahkan semuanya kepada aparat penegak hukum.

"Jangan semua arahnya kepada presiden," tegas Moeldoko.

Mantan Panglima TNI itu berharap agar masyarakat memberi kesempatan pada Jokowi untuk berpikir hal-hal yang strategis dan besar. Tapi bukan berarti Jokowi menganggap kasus ini bukan skala prioritas.

"Tetapi iya Presiden memberikan prioritas kepada aparatur yang sedang bekerja untuk lebih optimum. Jadi cara mengartikannya seperti itu. Bukan menganggap 'ah ini bukan prioritas gua nih'. Bukan," tegasnya.

Kapolri menunjukan sktesa terduga penyiram Novel (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)

Justru Moeldoko meyakinkan, Jokowi memberikan prioritas kepada pihak yang mempunyai otoritas untuk bekerja lebih optimum. Sebelumnya, Wakapolri Komjen Pol Syafruddin mengklaim, pengungkapan kasus Novel saat ini lebih progresif.

Syafruddin mengatakan, langkah progresif pengungkapan kasus terlihat dari banyaknya instansi yang bergabung untuk memecahkan misteri penyerangan terhadap Novel. Hal ini tentu cukup baik dalam proses penyelidikan kasus ini.

"Langkahnya semakin progresif saya rasa. Karena sekarang kan yang menangani bukan hanya Polri, semua sudah masuk. Teman-teman KPK sudah bergabung, Ombudsman sudah bergabung, DPR bergabung, Komnas HAM sudah memantau," kata Syafruddin saat menghadiri Diskusi Forum Ekonomi Pemuda Islam di Perpusnas, Jakarta Pusat, Minggu (15/4).