Moeldoko soal PAN Merapat ke Koalisi Jokowi: Sangat Mungkin

Ketua Harian TKN, Moeldoko dalam acara syukuran dan peringatan Hari Kartini Relawan Jokowi-Amin. Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf, Moeldoko berkomentar soal kemungkinan Partai Amanat Nasional (PAN) merapat ke koalisi Jokowi-Ma'ruf Amin. Moeldoko mengatakan, hal tersebut sangat mungkin terjadi, sebab politik berjalan amat dinamis.

Moeldoko menilai pertemuan Ketum PAN Zulkifli Hasan dengan Jokowi dan sejumlah elite koalisi TKN Jokowi-Ma'ruf saat pelantikan Murad Ismail dan Barnabas Orno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku.

"Itu kan baru tahapan silaturahmi. Lanjutannya silakan diamati terus menerus. Kemungkinan ya bisa (masuk koalisi), sangat mungkin," kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (26/4).

Mantan Panglima TNI itu mengatakan, ia berharap pemerintahan yang berjalan saat ini maupun selanjutnya didukung oleh banyak pihak. Sehingga terwujud pemerintahan yang kuat dan stabil. Namun meski begitu, ia tak menampik sebuah pemerintahan harus seimbang dengan adanya kubu oposisi.

"Itu kan harus check and balance. Makanya ada yang oposisi. Itu juga diperlukan, karena kalau tidak akan kurang bagus. Tapi juga diperlukan kekuatan lebih dominan karena mengelola sebuah kebijakan itu perlu dukungan politik yang kuat," kata Moeldoko.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung (tengah) berbincang dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan (kanan) dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

"Tapi sebuah negara demokrasi perlu ada sayap kirinya, oposisinya. Sehingga nanti ada balancing, check and balance berjalan dengan baik," timpalnya.

Terkait dukungan ke Jokowi, Wakil Ketua Umum PAN Bima Arya sebelumnya mengaku ada sejumlah suara anggota partai yang ingin mengalihkan dukungannya ke paslon 01 Jokowi-Ma'ruf. Namun, kata dia, hal itu masih disuarakan dalam forum informal.

"Suara-suaranya masih sebatas di WA (WhatsApp) group," ujar Bima Arya saat mendampingi camat dan bupati di Bogor lapor LHKPN di Gedung KPK Jakarta, Jumat (26/4).

Ia menjelaskan, dalam pembicaraan informal itu, ada beberapa opsi yang dibahas. Pertama, mendukung paslon 02 Prabowo-Sandi atau membuka segala kemungkinan termasuk mengalihkan dukungan ke paslon 01. Tapi, Bima menyebut belum ada forum resmi partai untuk mengambil keputusan mengenai hal tersebut.