Muhammadiyah Dorong Pembakaran Bendera Tauhid Selesai di Jalur Hukum

PP Muhammadiyah: Banser Harus Minta Maaf Kepada Umat Islam. (Foto: Darin Atiandina/kumparan)

Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mendorong penyelesaian kasus pembakaran bendera bertuliskan kalimat tauhid lewat jalur hukum. Kasus seperti ini tidak bisa dibiarkan terlebih dalam kondisi tahun politik seperti sekarang ini.

“Sekali lagi aparatur keamanan dan penegak hukum harus menegakan hukum seadil-adilnya dan tidak menganggap persoalan ini sebagai persoalan yang sederhana,” kata Sekum PP Muhammadiyah Abdul Mu’ti dalam jumpa pers di Auditorium KH Ahmad Dahlan, PP Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (23/10).

“Jangan melakukan pembiaran hanya karena ada dalih membela nasionalisme, setiap kekerasan atau tindakan yang meresahkan publik harus dilakukan tindakan hukum sesuai koridor hukum yang berlaku tanpa pandang bulu,” tambah dia.

Banser dan Ansor. (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Abdul menilai menyalurkan amarah dan ketidakpuasan lewat jalur hukum merupakan solusi tepat. Hal ini jauh lebih baik dibandingkan dengan penyelesaian masalah lewat aksi demonstrasi yang melibatkan kekuatan massa.

“Penyelesaian di jalanan menurut saya akan lebih memantik ketegangan dan itu sejauh mungkin harus kita hindarkan,” jelas Abdul.

Abdul khawatir bila insiden ini tidak diselesaikan lewat jalur hukum, kejadian serupa akan terulang kembali. Apalagi insiden ini terjadi di tengah-tengah tahun politik yang semakin mempermudah seseorang untuk dapat dipolitisasi pihak-pihak tertentu.

“Saya khawatir, ini situasinya memang sangat berkaitan dengan tahun politik, kalau kemudian aksi-aksi ini tidak diselesaikan dengan seksama dan ditempuh dengan pendekatan dialog dan musyawarah. Saya khawatir ini akan terjadi ekskalasi dan bisa mengarah kepada kemungkinan terjadinya perbuatan-perbuatan anarkis yang tidak dapat kita prediksi,” tutur Abdul.

Abdul menegaskan, peristiwa semacam ini tidak boleh dianggap sebelah mata. Bila tak segera diselesaikan, ada pihak tak bertanggung jawab yang mengambil keuntungan dari kondisi ini.

“Sekali lagi tidak boleh dianggap sebagai peristiwa yang biasa-biasa saja karena bisa didramatisasi dan bisa dipolitisasi pihak-pihak tertentu yang ingin mengambil keuntungan dari insiden tersebut,” ucap dia.