MUI Keluarkan 7 Poin Tausiah Kebangsaan, Sikapi Suasana Usai Pemilu

MUI mengeluarkan tausiah kebangsaan untuk menyikapi suasana usai Pemilu 2019, di kantor MUI, Jakarta Pusat, Jumat (19/4). Foto: Ajo Darisman/kumparan

Dewan Pertimbangan MUI bersama dengan Dewan Pimpinan MUI menyampaikan tausiah kebangsaan di kantor MUI, Jakarta Pusat, Jumat (19/4). Acara ini diadakan menyikapi suasana usai Pemilu 2019.

Ada tujuh poin imbauan yang disampaikan MUI untuk masyarakat, peserta pemilu, hingga penyelenggara pemilu. Di antaranya yaitu agar semua pihak taat kepada konstitusi, semua peserta pemilu menahan diri dan tidak anarkis, hingga mendesak penyelenggara berpegang teguh pada asas kejujuran dan keadilan.

“Salah satu tujuan penting tausiah kebangsaan, satu sisi mengetuk anak bangsa untuk tetap tenang, sisi lain bagaimana penyelenggara pemilu untuk melaksanakan sebaik-baiknya. Harus ada tindakan ekstra, misal KPU jangan terlalu lama menanggapi laporan,” ujar Wakil Sekjen MUI, Zaitun Rasmin.

Hal senada juga diutarakan oleh Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin. Tausiah ini perlu dikeluarkan MUI agar mencegah terjadinya kekacauan di tengah masyarakat.

“Atas nama Islam dan bekerja sama dengan umat lain, maka tausiah ini sifatnya penegasan kepada umat, agar jangan ada kekacauan jangan ada konflik,” ujar Din.

Acara ini dihadiri juga oleh Ketua Dewan Pimpinan MUI Yusnar Yusuf, Ketua Dewan Pimpinan MUI Abdullah Jaidi, Sekjen MUI Anwar Abbas, Wakil Sekjen MUI Zaitun Rasmin, Ketua Komisi Luar Negeri MUI Muhyidin Junaidi, Sekjen Ijmi Jakfar Habsah, hingga Ketum BKMT Syifa Fauziah.

Berikut isi tujuh poin tausiah kebangsaan MUI yang dibacakan oleh Ketua Dewan Pimpinan MUI, Yusnar Yusuf:

1. Mengajak seluruh keluarga besar bangsa khususnya umat Islam untuk bersyukur kepada Allah SWT, bahwa salah satu tahapan penting pemilu, yakni pencoblosan surat suara, telah berlangsung dengan lancar dan terkendali, walaupun ada kekurangan dan kelemahan.

2. Mengajak seluruh bangsa mengikuti dan mengawal tahapan lanjutan pemilu hingga penetapan oleh KPU Presiden dan Wakil Presiden terpilih secara definitif berdasarkan konstitusi dengan sikap taat berkonstitusi.

Maka oleh karena itu, meminta untuk semua pihak untuk tidak mengganggu proses konstitusional itu secara langsung maupun tidak langsung, seperti:

A. Melalui quick count karena bersifat menggambarkan sesuatu yang belum pasti tapi dapat menimbulkan euforia berlebihan dari rakyat pendukung, yang pada gilirannya dapat mengundang reaksi pihak lain.

B. Melalui klaim kemenangan kedua pasangan capres dan cawapres, yang dapat dan telah menimbulkan euforia dari pendukung masing-masing, potensial menimbulkan konflik di kalangan masyarakat.

C. Melalui pemberitaan media massa secara tidak berimbang yang menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat.

3. Menyerukan kepada semua pihak baik tim sukses, relawan untuk dapat menahan diri agar tidak bertindak anarkis, dan main hakim sendiri, namun menyerahkan penyelesaian setiap sengketa melalui jalur hukum berdasarkan prinsip konstitusi.

4. Mendesak kepada penyelenggara pemilu sesuai konstitusi, pemilu dilaksanakan berdasar asas langsung, bebas rahasia serta jujur adil, untuk melaksanakan tahapan berikutnya untuk senantiasa berpegang teguh pada asas tadi, khususnya kejujuran dan keadilan. Maka KPU, Bawaslu, DKPP, dan pihak keamanan beserta jajaran untuk berlaku profesional, obyektif, transparan, dan imparsial.

5. Secara khusus mendesak lembaga penegak hukum dan keamanan (MK, TNI, Polri) untuk mengemban amanat dan tanggung jawab dengan tidak mengedepankan kepentingan kecuali kepentingan bangsa dan negara.

6. Menyerukan kepada umat Islam agar dapat menyatukan hati, pikiran, dan langkah untuk menegakkan persaudaraan keislaman dan kebangsaan di bawah koordinasi MUI.

7. Mengajak seluruh umat beragama, khususnya umat Islam, untuk senantiasa memanjatkan doa kepada Allah SWT agar Indonesia aman sentosa, rukun dan damai, dan terhindar dari malapetaka perpecahan.