MUI Minta Dukungan JK untuk Bangun RS di Hebron, Tepi Barat Palestina

Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Muhyiddin Junaidi di Kantor Wapres. Foto: Nadia Riso/kumparan

Majelis Ulama Indonesia (MUI) menggelar pertemuan tertutup dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam pertemuan yang berlangsung selama kurang lebih 1 jam itu, MUI melapor dan meminta dukungan JK terkait rencana pembangunan rumah sakit di Hebron, di tepi barat Palestina.

Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri MUI, KH Muhyiddin Junaidi, mengungkapkan pihaknya akan membangun rumah sakit khusus trauma healing bagi 800 ribu penduduk di Hebron. Menurutnya, pembangunan rumah sakit itu penting untuk membantu mengobati trauma atas perilaku diskriminatif yang selama ini dilakukan oleh bangsa Israel.

"Mengapa rumah sakit? Karena di wilayah tersebut yang jumlah penduduknya 800 ribu orang (terdiri dari) 200 ribu bangsa Yahudi, 600 bangsa Arab. Mereka belum punya rumah sakit khusus, traumatic healing hospital," kata Muhyiddin di Kantor Wakil Presiden, Jakarta Pusat, Senin (25/3).

"Jadi (ini) rumah sakit untuk mengobati korban yang terkena trauma. Mengapa? Karena begitu banyak orang Arab yang dilakukan kasar, diskriminatif oleh bangsa Israel," timpalnya.

Rumah sakit tersebut rencananya akan dibangun di atas tanah wakaf seluas 4.000 meter persegi, dana yang dibutuhkan untuk membangun rumah sakit itu sebesar 7 juta dolar AS. Tanah wakaf tersebut diberikan oleh 16 keluarga yang tinggal di sana dan segala dokumen yang terkait sudah diurus dan tidak ada masalah dari segi hukum.

"Peletakan batu pertamanya mungkin tanggal 24 April atau tanggal 25 April, lalu yang akan meletakkan batu pertama nanti yang kami pastikan adalah pimpinan dari MUI dan filantropi Indonesia. Semuanya sudah kami selidiki, dokumen-dokumennya sudah bagus, tidak ada yang fake, semuanya asli, kemudian dokumen tentang wakafnya sudah ada, alhamdulillah berkat bantuan duta besar kita di Yordania," jelasnya.

Muhyiddin menjelaskan, proyek ini bukan proyek pemerintah RI. Meski demikian, pemerintah tetap mendukung berjalannya proyek ini sebagai bagian dari proyek kemanusiaan.

"Ini adalah proyek kemanusiaan, bukan atas nama pemerintah, tetapi atas nama bangsa dan umat Islam Indonesia. Hanya pemerintah itu memberikan endorsement. Mengapa endorsement? Karena untuk pergi ke sana kami juga kan dibantu fasilitasnya oleh Duta Besar Indonesia di Yordania, sehingga semuanya diatur," jelasnya.

"Alhamdulillah ini walaupun namanya bangsa Indonesia, NGO, tetapi pemerintah juga tidak diam, bahkan pemerintah menjanjikan, Pak Wapres juga menjanjikan akan berkontribusi demi terealisasinya proyek kemanusiaan ini," lanjutnya lagi.

Protes rencana pembangunan rumah ilegal Israel Foto: AP Photo/Nasser Shiyoukhi

Seluruh bahan material yang akan digunakan untuk membangun rumah sakit itu akan diimpor dari Yordania dan Turki. Muhyiddin juga menjelaskan pembangunannya akan ditangani oleh kontraktor lokal. Sementara untuk tenaga medisnya nanti, Indonesia akan memberikan pelatihan khusus di bidang pengelolaan dan manajemen rumah sakit.

"Apabila mereka tidak memiliki human resources dalam mengendalikan dan mengelola rumah sakit itu, kita juga akan memberikan asistensi, bantuan. Karena kita sudah berpengalaman dalam mengelola rumah sakit, mudah-mudahan bisa," kata Muhyiddin.

"Sebagian mahasiswa Palestina sudah juga belajar di Indonesia dalam bidang health management, dan sebagainya. Ada sebagian sudah jadi dokter dan perawat, dan saya yakin kita akan terus memantau. Kalau memang ada kesulitan, kita akan mungkin kelola beberapa bulan, setelah itu kita akan lakukan training dan kita serahkan kepada mereka," timpalnya.