Mustofa Nahra Laporkan Lagi Dugaan Kecurangan Pilpres ke Bawaslu

BPN serahkan laporan kecurangan ke Bawaslu. Foto: Dok. BPN

Tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi terus menerus memasukkan laporan ke Bawaslu yang mereka anggap temuan kecurangan di Pilpres 2019. Di antara yang membuat laporan itu adalah Koordinator Tim Relawan IT BPN Prabowo-Sandi, Mustofa Nahrawardaya.

Mustofa dan tim IT BPN mendatangi Bawaslu didampingi Pergerakan Advokat untuk Demokrasi Indonesia (PADI) pada Selasa (14/5) sore.

"Setelah melalui investigasi, tim relawan IT BPN menemukan bukti baru terkait dugaan kecurangan Pemilihan Presiden 2019 yang sangat serius, dan jika terbukti jelas mencederai demokrasi di Indonesia," ucap Mustofa dalam keterangan tertulis.

BPN serahkan laporan kecurangan ke Bawaslu. Foto: Dok. BPN

Sekjen relawan tim IT BPN, Dian Fatwa, menjelaskan bukti dugaan pelanggaran yang dimasukkan ke Bawaslu hari ini.

1. Perbedaan jumlah perolehan suara antara dokumen C1 Plano dengan Berita Acara, yang merugikan 02.

2. Pada dokumen Berita Acara, semua kolom tanda tangan dibubuhi tandatangan yang sama

3. Tanda tangan petugas di dokumen C1 lengkap, namun tidak lengkap di dokumen Berita Acara

4. Perbedaan tanda tangan petugas TPS antara dokumen C1 dan Berita Acara

5. Beberapa dokumen Berita Acara difoto dengan latar belakang dasar (berupa lantai) yang sama.

6. Penggunaan jenis kertas yang berbeda untuk dokumen C1 (berat/ukuran)

"Sungguh jika ini terbukti adalah merupakan bencana besar bagi negara Demokrasi terbesar nomor 3 di dunia. Sangat menyedihkan jika Indonesia mundur kembali ke belakang dalam proses demokratisasi," kata Dian Fatwa.

Dalam laporan itu, tim IT BPN Dian dan kuasa hukum dari PADI juga menambah bukti lain terkait dugaan kecurangan Situng dari 34 Provinsi sebanyak 7 kontainer.

"Berhari-hari kami tidur hanya beberapa jam mengumpulkan bukti-bukti ini. Data ini real dan kami kumpulkan dengan cermat. Tidak hanya di satu dua lokasi namun hampir merata di semua provinsi. Ini sebuah tragedi bagi sebuah negara demokrasi seperti Indonesia," paparnya.

"Mau tidak mau Situng harus dihentikan karena prosesnya salah dan membuat masyarakat terhipnotis akan kemenangan semu salah satu paslon," tegas Dian.