Namanya Mencuat Jadi Cawapres Jokowi, JK Pilih Tak Maju Lagi di 2019

Wakil Presiden RI - Jusuf Kalla. (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)

Nama Wakil Presiden Jusuf Kalla sempat muncul menjadi salah satu kandidat cawapres Jokowi di 2019. Namanya JK muncul bersamaan dengan nama-nama lain seperti Menko PMK Puan Maharani, Kepala BIN Jenderal Budi Gunawan, hingga Kepala Kantor Staf Presiden Jenderal Moeldoko.

Puan Maharani menyebut nama JK mungkin saja dibahas meski ia menyebut kandidat cawapres internal lebih deras mengalir.

"Ya intinya bahwa kita berharap capres dan cawapres dari PDIPlah nantinya akan kembali menjadi presiden yang akan datang," ujar Puan di sela rakernas PDIP di Bali, Minggu (26/2).

Ternyata, JK memilih tak ikut riuh dalam Pilpres 2019 nanti. Saat membuka Rapimnas Institut Lembang Sembilan, JK sempat bicara soal rencana keinginannya usai melepas jabatan sebagai wapres.

"Tentu saya (akan) bekerja di bidang sosial pendidikan dan lain-lain. Ada yang mengusulkan saya ikut lagi, tentu saya berterima kasih tapi kita harus kaji baik UUD kita," kata JK di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Senin (26/2).

"Secara umum saya ingin mengabdi ke bangsa lewat pendidikan sosial ekonomi dan sebagainya. Pengabdian tak terbatas di pemerintahan (saja)," tambah JK lagi.

Usai memberi pidato, JK kembali menegaskan komitmennya di 2019. Ia mengucapkan terima kasih jika ada usulan untuk menjadikannya cawapres Jokowi di 2019.

"Saya tentu tidak memberikan komentar karena saya memberikan terima kasih sekali lagi atas usulan-usulan ini. Tapi terakhirnya kembali ke konstitusi," ujarnya.

Diketahui, Jusuf Kalla memang sudah 3 kali mengikuti pemilihan presiden. Tahun 2004 JK pernah terpilih menjadi wakil presiden di era kepemimpinan SBY.

Jokowi dan Jusuf Kalla (Foto: ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari)

JK kemudian menggandeng Wiranto maju Pilpres 2009, namun ia kalah dalam pertarungan. Selanjutnya di tahun 2014, JK kembali ikut Pilpres mendampingi Joko Widodo sebagai wakil presiden.

Di 2019 nanti JK memastikan tak akan maju lagi di Pilpres. Ada pertimbangan lain, JK menghormati UUD 1945 yang mengatur pimpinan negara hanya bisa memimpin negara paling banyak dua kali.

"Intinya itu kita tak ingin terjadi masalah. Waktu orde baru Soeharto (berkuasa) tanpa batas begitu kan? Kita hargai itu, walaupun memang ada perdebatan, ada argumentasi lain.Tentu itu ada ahlinya lah di MK MA," pungkasnya.