kumparan
19 Feb 2019 18:16 WIB

NasDem Kritik Prabowo: KLHK Digabung Justru Bisa Tindak Pembakar Hutan

Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate. Foto: Rafyq Panjaitan/kumparan
Partai NasDem mempertanyakan gagasan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang ingin memisahkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), menjadi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan.
ADVERTISEMENT
Sekjen Partai NasDem Johnny G Plate mengaku binggung dengan gagasan Prabowo. Pemisahan KLHK menjadi dua kementerian yang berbeda, dianggapnya tidak bakal menyelesaikan masalah lingkungan hidup dan kehutanan.
Keberadaan KLHK yang menangani masalah lingkungan hidup dan kehutanan, dianggap Plate, justru telah menyelesaikan beberapa persoalan. Salah satu persoalan yang dipandangnya lebih cepat teratasi dengan ada kementerian itu adalah kebakaran hutan.
"Kalau dia dipisahkan koordinasinya jadi masalah lagi," kata Plate di Posko Cemara, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (19/2).
Capres nomor urut 02 Prabowo Subianto menyampaikan pendapatnya saat debat capres 2019 putaran kedua di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019). Foto: ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAY
Keberhasilan pemerintah membawa perusahaan pembakar hutan ke pengadilan, disebut Plate, juga terjadi karena adanya KLHK. Meski hingga kini, denda Rp 18 triliun yang harus dibayarkan perusahaan pembakar hutan masih belum ditunaikan.
ADVERTISEMENT
"Begitu terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum ya bisa diaduli dan proses hukum bisa dilakukan dengan cepat," ujarnya.
Dalam debat capres yang berlangsung pada Minggu (17/2), Prabowo Subianto merasa tidak cocok jika urusan lingkungan hidup dan kehutanan diurus dalam satu kementerian. Prabowo menganggap, seharusnya ada Kementerian Lingkungan Hidup yang mengawasi kinerja Kementerian Kehutanan.
"Saya akan pisahkan. Menteri kehutanan kok dijadikan satu dengan lingkungan hidup?" kata Prabowo dalam debat kedua capres di Hotel Sultan, Jakarta Pusat, Minggu (17/2).
Rizal Ramli. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
Pendapat Prabowo didukung mantan Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Sumber Daya Rizal Ramli. Menurutnya, berbagai kejahatan dan masalah lingkungan hidup tertutup secara institusional akibat penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Kehutanan oleh Jokowi.
ADVERTISEMENT
"Bukti yang paling kasat mata adalah nilai kerusakan lingkungan PT Freeport sebesar Rp 185 triliun bisa dihapuskan oleh pemerintah," terangnya.
Belum lagi, kata Rizal, berbagai potensi pelanggaran lingkungan hidup dalam kasus reklamasi, dan pembakaran hutan menjadi kurang transparan. Lebih banyak membawa kepentingan pengusaha besar ketimbang kepentingan generasi yang akan datang.
"Usulan Prabowo untuk memisahkan kembali Kementerian Lingkungan Hidup dari Kehutanan merupakan langkah yang sangat strategis, sehingga monitoring dan enforcement lingkungan hidup semakin berwibawa dan efektif." sebut Rizal.
Di negara-negara lain, Kementerian Lingkungan Hidup berdiri sendiri, sehingga mereka bisa efektif jika terjadi pelanggaran.
Tulisan ini berasal dari redaksi kumparan. Laporkan tulisan