Ngabalin: Janji PKS Hapus Pajak Sepeda Motor Tidak Masuk Akal

Ali Mochtar Ngabalin (Foto: Fitra Andrianto/kumparan)

Usulan penghapusan pajak sepeda motor yang dilontarkan Ketua DPP PKS Pipin Sopian ditanggapi Tenaga Ahli Kantor KSP, Ali Mochtar Ngabalin. Cenderung tak berdasar dan tak masuk akal.

“Silakan saja, kalau sekadar mau membuat janji-janji. Itu dapat dari mana referensinya, dari mana hitungan kali-kalinya,” ucap Ngabalin kepada kumparan, Senin (26/11).

Ia menegaskan, masyarakat saat ini sudah pandai dan tak akan terpengaruh denngan isu-isu semaca itu. Ngabalin bahkan menilai, warga tahu betul ide itu tak masuk akal dan tak mungkin teralisasi.

“Tapi saya pastikan dari hitung-hitungan sesungguhnya itu sesuatu yang tidak masuk akal. Artinya jangan membodohi rakyat,” ujar Ngabalin.

Selain menghilangkan pajak, PKS juga berencana mengusulkan penghapusan penunggakan pajak. Janji itu muncul karena kebijakan tax amnesty hanya menyasar pada masyarakat ekonomi menengah ke atas saja.

Menanggapi hal tersebut, Ngabalin menjelaskan alasan itu tidak ada sangkut pautnya dengan pemerintah.

PKS. (Foto: AFP PHOTO/Bay Ismoyo)

“Tax amnesty itu kan memang dilakukan kepada orang yang mempunyai banyak uang, biar saja sesuka hati berjanji,” pungkas Ngabalin.

Rencananya, jika PKS lolos ke parlemen pada Pileg 2019 mendatang, janji politik PKS itu akan diwujudkan dalam bentuk RUU Penghapusan Pajak Kendaraan Sepeda Motor dan pemberlakuan SIM seumur hidup.

Kebijakan pemutihan pajak itu telah dilakukan oleh sejumlah daerah seperti Pemprov DKI Jakarta pada Juni hingga Agustus lalu, namun pemutihan itu khusus denda pajak motor saja, bukan pajak motor secara keseluruhan.