Ngabalin Sang Jubir, Baru Menanam dan Kini Sudah Panen

Ali Mochtar Ngabalin (Foto: Fitra Andrianto/kumparan)

Karier Ali Mochtar Ngabalin semakin meroket setelah menjadi salah satu orang dekat Presiden Jokowi. Pada 23 Mei lalu, Ngabalin diangkat menjadi Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP). Namun belum lama menjabat Tenaga Ahli Utama KSP, ia ditunjuk sebagai anggota Dewan Komisari PT Angkasa Pura (AP) I.

Politikus Golkar ini tampaknya mulai memanen hasil jerih payahnya menjadi salah satu orang dekat Jokowi. Sebenarnya, Ngabalin telah lama malang melintang di dunia politik. Bahkan, Ia pernah dianggap sebagai pihak yang kontra dengan Jokowi.

Namun, setelah menjadi kader Golkar, Ngabalin tampaknya bermanuver untuk mendukung Jokowi. Sebelum menjadi kader Golkar, Ngabalin merupakan kader Partai Bulan Bintang (PBB) dan mengawali karier politiknya dengan menjadi anggota Komisi I DPR periode 2004-2009.

Ali Mochtar Ngabalin di Mabes Polri (Foto: Aria Pradana/kumparan)

Ketika PBB tersungkur di Pemilu 2009, Ngabalin kehilangan mandatnya sebagai anggota dewan. Pada April 2010, Ngabalin mengajukan diri sebagai calon Ketua Umum PBB periode 2010-2015, namun gagal dan kalah dari MS Kaban.

Selang 6 bulan kemudian, tepatnya 20 Oktober 2010, Ngabalin hadir di Rapat Kerja Nasional Partai Golkar. Dalam kesempatan itu, Pria kelahiran Fakfak, Papua Barat, 12 Desember 1698 itu menyatakan sikap bergabung dengan Golkar untuk menjadi kader.

Kepindahan Ngabalin dari PBB ke Partai Golkar sempat ramai diperbincangkan. Pasalnya, Ngabalin dituduh sebagai kutu loncat karena berpindah partai. Namun, ia menyebut dirinya besar dari keluarga Golkar karena ayahnya, Hasan Basri Ngabalin, merupakan salah satu pendiri Golkar.

Ali Mochtar Ngabalin (Foto: Paulina Pheras/kumparan)

Kehidupan politik Ngabalin di Golkar sempat penuh dengan kontroversi. Ia pernah terlibat dalam aksi pemukulan saat Ketua Umum Golkar versi Munas Bali Aburizal Bakrie (Ical) mengumpulkan ratusan pengurus DPD I dan DPD II di Hotel Sahid, Jakarta, pada 10 Maret 2015. Ngabalin, kala itu, tiba-tiba dipukul oleh seorang penyusup yang tak suka kubu Ical.

Kontroversi lainnya saat Ngabalin mendesak Tuhan untuk membantu Prabowo Subianto karena gemas melihat Ketua Umum Partai Gerindra itu terus diserang dan difitnah saat Pilpres 2014. Saat itu, ia didapuk sebagai Direktur Politik Tim Pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Saat itu, Golkar mendukung Prabowo-Hatta Rajasa.

Golkar pada akhirnya mendukung pemerintahan Jokowi, pada Januari 2016. Sosok Ngabalin lantas tenggelam bak ditelan bumi. Suara keras Ngabalin menentang Jokowi lambat laun tak terdengar. Hingga pada akhirnya diangkat sebagai Tenaga Ahli KSP, pada Mei 2018.

Ali Mochtar Ngabalin menjadi jubir Jokowi (Foto: istimewa)

Dalam KSP, Ngabalin diberi mandat untuk menyampaikan ke publik soal capaian pemerintahan Jokowi selama ini. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjelaskan pengalaman dan jaringan yang luas menjadi salah satu alasan Ngabalin dipilih menjadi staf ahli utama.

Kini secara terbuka Ngabalin selalu mendukung Jokowi dan berani menghalau tudingan sejumlah pihak yang meremehkan pemerintahan Jokowi. Tiga bulan menjabat Tenaga Ahli Utama KSP, tepatnya pada 19 Juli, Ngabalin diangkat menjadi salah satu Komisaris PT Angkasa Pura (AP) 1.

Pengangkatan Ngabalin menjadi Komisaris AP 1 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN selaku Rapat Umum Pemegang Saham PT Angkasa Pura I Nomor SK-210MBU/07/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Dewan Komisaris serta Penetapan Komisaris Independen PT Angkasa Pura I tanggal 19 Juli 2018.

Ngabalin Jadi Komisaris AP I (Foto: Dok. Istimewa)

Ngabalin duduk dalam jajaran Komisaris AP I bersama Djoko Sasono dan Tri Budi Satriyo. Dalam jajaran itu, Ngabalin menjadi anggota Dewan Komisaris menggantikan Selby Nugraha Rahman yang telah menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris AP I sejak 25 Oktober 2015.

Banyak pihak menuding pengangkatan Ngabalin sebagai Komisaris AP I karena peran Jokowi. Partai Demokrat menuding Jokowi berusaha bagi-bagi jabatan dan kekuasaan kepada orang yang dekat dengannya, tanpa transparan.

“Saya kira Pak Jokowi secara terang-terangan sejak ia menjabat (presiden) kerap melakukan hal-hal seperti ini, yaitu membagi-bagi jabatan BUMN untuk para tim suksesnya. Dan saya kira hal ini akan terus dilakukan oleh Jokowi ke depan,” kata Kadiv Advokasi dan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean, saat dihubungi kumparan, Kamis (19/7).

Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon (Foto: Arfiansyah Panji Purnandaru/kumparan)

Seperti Demokrat, Gerindra juga mengkritik pengangkatan Ngabalin. Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon mengatakan, jabatan baru Ngabalin tersebut adalah hadiah dari Jokowi.

“Iya mungkin ini hadiah, saya kira tepatlah istilah itu. Hadiah gitu ya. Sebenarnya pemerintah itu kan tidak konsisten memberikan jabatan-jabatan profesional kepada orang-orang yang belum tentu ahli di bidangnya,” kata Fadli di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/7).

Namun, Ngabalin membantah tudingan-tudingan itu. Menurutnya, pengangkatan dirinya sebagai Komisaris AP I bukanlah ajang bagi-bagi jabatan. Melainkan sebuah mandat yang diberikan kepadanya untuk memajukan AP I.

"Kalau kemudian hari ini saya dipercaya menjadi komisaris, salah satu di antara komisaris yang ada tentu ya ini menjadi suatu kepercayaan yang saya kira memang harus kita jaga," kata Ngabalin kepada kumparan, Kamis (19/7).

Ali Mochtar Ngabalin jadi komisaris Angkasa Pura 1 dok AP 1 (Foto: Indra Subagja/kumparan)

Ngabalin mengaku proses pengangkatannya sudah berlangsung lama, sebelum dia masuk ke Kantor Staf Kepresidenan. Meski demikian, Ngabalin menegaskan jabatan barunya itu bukan karena lobi-lobi dan pertemuannya dengan Menteri BUMN Rini Soemarno.

"Saya tidak ada pertemuan khusus dengan beliau, sama sekali. Jadi tentu ini menjadi domainnya, menjadi hak dan kewenangan beliau sebagai menteri. Dan karena itulah yang saya terima kasih banyak," ujarnya.

PDIP mendukung dan membela Ngabalin sebagai Komisari AP I. Menurut Ketua DPP PDIP Hendrawa Supratikno, pengangkatan Ngabalin itu adalah apresiasi negara atas kerja keras Ngabalin selama ini. Hal itu sebagai penunjang kinerja dan pendapatan Ngabalin supaya kerja kerasnya tetap konsisten.

“Posisi komisaris sering diberikan dengan pertimbangan keahlian dan pengalaman dibutuhkan, keterkaitan antarlembaga, dan tambahan pendapatan agar yang bersangkutan dapat fokus menjalankan tugas tanpa terbebani pikiran mencari pemasukan lagi,” ujar Hendrawan kepada kumparan, Kamis (19/7).