Ngabalin soal #2019GantiPresiden: Berkuasa Boleh Tapi Jangan Kebelet

Ali Mochtar Ngabalin (Foto: Paulina Pheras/kumparan)

Aksi #2019GantiPresiden yang terjadi di beberapa daerah menuai sorotan publik. Aksi yang juga digelar di Surabaya itu juga bahkan dilarang oleh Polda Jawa Timur, lantaran dikeluhkan banyak warga.

Menanggapi hal itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin mengatakan, kubu oposisi Joko Widodo terlalu terburu-buru untuk mendapatkan kekuasaan.

"Jadi kalau mau berkuasa enggak apa-apa, tapi jangan kebelet. Tidak memberikan pendidikan kepada masyarakat, itu yang saya keberatan," kata Ngabalin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/8).

Ngabalin juga menyebut tak masuk akal jika KPU dan Bawaslu mengizinkan gerakan tersebut. Sebab, kedua lembaga itu tak memiliki kewenangan terhadap pelaksanaan undang-undang tentang kebebasan berpendapat.

"Memang KPU urusannya apa? Bawaslu urusannya apa? Dia bukan institusi yang punya kewenangan untuk menjelaskan satu kedudukan UU membolehkan atau tidak," ucap Ngabalin.

Tenaga Ahli Utama KSP Ali Mochtar Ngabalin (28/08/2018). (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)

Ngabalin menjelaskan, negara memberi ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan kritik dan pendapatnya kepada pemerintah. Namun, jangan sampai hal itu mengganggu ketertiban.

"Iya karena itu diatur dalam regulasi, dalam UU. UU mengatur itu supaya menyampaikan program kerja, kalau Anda mengkritik pemerintah, di mana kritiknya, apa yang enggak beres, kemukakan," jelas dia.

Sebelumnya Polda Jawa Timur melarang deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya yang dihadiri oleh musisi Ahmad Dhani. Kabid Humas Polda Jawa Timur Kombes Pol Frans Barung mengatakan, pihak kepolisian banyak mendapatkan keluhan dari warga soal adanya kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden, mulai CFD yang terganggu hingga mobilitas warga yang ingin ke gereja yang terhambat.