Ngabalin Tanggapi Sudirman: Era Presiden Siapa Korupsi Terkontrol?

Staf Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Kepresidenan, Ali Mochtar Ngabalin menjawab pertanyaan wartawan. (Foto: Rizki Baiquni/kumparan)

Kedua kubu yang berkontestasi dalam Pilpres 2019, Jokowi-Ma'ruf dan Prabowo-Sandi, masih saling adu argumen soal korupsi di Indonesia. Paling baru, Sudirman Said yang menjadi bagian dari Timses Prabowo-Sandi mengatakan, pada era pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla banyak penyelenggara negara yang menjadi 'pasien' KPK.

Tenaga Ahli Kantor Kantor Staf Kepresidenan Ali Mochtar Ngabalin meminta Sudirman Said memberikan perbandingan. Jika ada masa pemerintahan sebelumnya yang pengawasan korupsinya lebih baik ketimbang saat ini, Ngabalin ingin menjadikannya sebagai bahan evaluasi.

"Tolong tanyakan Pak Sudirman Said pada zaman atau era presiden siapa yang pengawasan korupsi kuat atau terkontrol. Supaya kami punya perbandingan dan tolong siapkan datanya agar bisa kami jadikan bahan evaluasi dari kantor staf kepresidenan," sebut Ngabalin, Sabtu (1/12).

Sedangkan Sekjen Transparency International Indonesia Dadang Trisasongko mengatakan, selama dua tahun belakangan ini indeks persepsi Indonesia memang tidak ada perubahan. Korupsi politik juga masih dipandang masalah besar Indonesia.

"Kita belum mampu keluar dari jebakan korupsi politik yang dari telah berlangsung lama di Indonesia. Korupsi politik adalah korupsi yang melibatkan politisi, yang dipilih oleh rakyat dengan menyalahgunakaan kekuasaannya di perlemen maupun di birokrasi," kata Dadang.

Ilustrasi Korupsi (Foto: Thinkstock)

Namun, Dadang menganggap Pemerintah Jokowi punya itikad untuk memperbaiki birokrasi. Sistem pengawasan juga telah dibuat pemerintah.

"Sekarang sedang dibangun sistem pengawasan/pencegahan korupsi yg lebih sistemik melalui peraturan presiden tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi," ujarnya.

Dadang juga menilai, ada terobosan pemberantasan korupsi yang dilakukan dalam masa pemerintahan saat ini. Satu di antaranya adalah upaya menjerat korporasi.

"Ada juga pengawasan tentang penerima manfaat dari perusahaan. Ini untuk mencegah orang menyalagunakan perusahaannya untuk sarana pencucian uang hasil korupsi," sebut Dadang.

Anggota Tim Pemenangan Prabowo-Sandiaga Uno, Sudirman Said. (Foto: Adhim Mugni Mubaroq/kumparan)

Kritik Sudirman Said dilontarkan berdasarkan data yang dia peroleh, dalam empat tahun terakhir, 302 penyalanggara negara berurusan dengan KPK di era pemerintahan sekarang.

"Saya melihat data 15 tahun (terakhir), dari 600 orang itu pejabat publik yang terkena korupsi, 302 diantaranya terjadi di empat tahun terakhir," kata Sudirman yang juga bagian dari Timses Prabowo-Sandi di acara diskusi Populi Center, 'Masih Bisakah Berantas Korupsi?' di The Atjeh Connection, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (1/12).

Sudirman menyatakan, hal itu terjadi karena saat ini ada kecenderungan pelemahan sistem kontrol dan keseimbangan. Menurutnya, hal itu dapat dilihat dari indeks persepsi korupsi yang menurun, hilangnya daya kritis media dan elemen kampus, serta partai politik yang mengalami pelemahan fungsi pengawasan.