Oesman Sapta: Pembangunan Gedung Baru DPD Sarana Wajib

22 Agustus 2017 11:19 WIB
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
OSO di Kompleks DPR (Foto: Ferio Pristiawan/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
OSO di Kompleks DPR (Foto: Ferio Pristiawan/kumparan)
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Ketua DPD Oesman Sapta Odang (OSO) kekeh ingin mengajukan pembangunan gedung baru untuk DPD. Alasannya ruangan di gedung DPD saat ini terasa sempit, apalagi ketika sedang menerima tamu.
ADVERTISEMENT
"Ya memang sesuai kebutuhan dalam membangun kinerja yang lebih efektif. Ruang DPD memang sangat sempit," kata OSO di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (22/8).
OSO mengatakan, pembangunan gedung baru itu akan berguna saat menerima tamu yang datang dari daerah untuk menyampaikan aspirasinya. Dia menyebut DPD harus mengapresiasi kedatangan mereka dengan memberikan fasilitas gedung yang memadai.
"Karena mereka datang ke pusat itu sudah mengeluarkan biaya. Jadi pelayanan kita juga harus memadai," ujarnya.
OSO menegaskan usulan pembangunan gedung 20 lantai itu merupakan bentuk penyediaan sarana yang memadai. Terlepas dari butuh atau tidaknya, OSO menilai penyediaan saran yang cukup adalah suatu hal yang wajib bagi anggota DPD.
"Tapi itu adalah sarana yang wajib. Itu saya kira," tuturnya.
Gedung DPR. (Foto: Fahrian Saleh/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Gedung DPR. (Foto: Fahrian Saleh/kumparan)
ADVERTISEMENT
Sebelumnya, DPR juga telah mengusulkan pembangunan gedung baru. Wakil ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan gedung lama DPR nantinya akan diserahkan kepada DPD. Namun hal itu ditolak mentah-mentah oleh OSO. Menurutnya, DPD juga membutuhkan gedung baru karena gedung yang lama dianggap kurang memadai.
Rencana pembangunan gedung baru di parlemen sudah bergulir lama, lantaran masih menyatu antara DPR dan DPD dan ruang kerja yang tak lagi memadai. Pada tahun 2016, lahir konsep penataan kompleks parlemen secara keseluruhan dengan 7 proyek.
Namun, usulan ini menuai penolakan dari masyarakat dengan beragam argumen, mulai dari kinerja dewan yang masih rendah hingga potensi pemborosan anggaran dan kekhawatiran penyalahgunaannya.