OTT Bupati Jombang Bukti Pilkada Belum Hasilkan Pemimpin Berkualitas

5 Februari 2018 5:38 WIB
comment
2
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tjahjo Kumolo (Foto: Fitra Andrianto/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Tjahjo Kumolo (Foto: Fitra Andrianto/kumparan)
ADVERTISEMENT
Bupati Jombang Nyono Suharli Wihandoko telah resmi ditahan KPK. Ia diduga menerima suap yang diberikan oleh Plt Kepala Dinkes Kabupaten Jombang Inna Silestyowati. Suap tersebut diduga diberikan Inna agar ia bisa menjadi pejabat definitif.
ADVERTISEMENT
Menanggapi hal ini, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan keprihatinannya atas kasus yang menimpa Nyono. Tjahjo mengatakan korupsi yang kerap dilakukan oleh kepala daerah merupakan tanda bahwa pilkada belum mampu menghasilkan pemimpin yang berkualitas.
"Sebagai tanda atau cermin bahwa hasil pilkada belum mampu menghasilkan semua pemimpin daerah yang memiliki kualitas leadership negarawan. Kalau pun ada, hanya beberapa," kata Tjahjo dalam keterangan tertulisnya kepada kumparan (kumparan.com), Senin (5/2).
Tjahjo juga mengatakan, posisi kepala daerah yang berasal dari latar belakang politisi memang memiliki potensi konflik. Sebab, kata Tjahjo, masing-masing kepala daerah akan melihat apakah punya peluang maju dalam pilkada tetap bersama dengan pasangannya atau bercerai masing-masing dan mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
ADVERTISEMENT
Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko di KPK (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Bupati Jombang, Nyono Suharli Wihandoko di KPK (Foto: Jamal Ramadhan/kumparan)
Selain itu, Tjahjo juga mengatakan faktor sejarah juga sedikit banyak mempengaruhi budaya pemerintahan di Indonesia.
"Budaya pemerintahan lokal Indonesia, khususnya dalam sistem kerajaan hanya ada satu pemimpin utama atau hanya ada satu matahari. Sedikit banyak faktor sejarah dan budaya pemerintahan Indonesia mempengaruhi sistem pemerintahan daerah Indonesia saat ini," tuturnya.
Ia menilai perlunya kajian mendalam terhadap efektivitas posisi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sebab kasus korupsi terus berulang dan merugikan masyarakat karena pembangunan daerah menjadi terhambat.
"Bahwa dalam rangka mempercepat konsolidasi demokrasi Indonesia, maka kita perlu membangun sistem pemerintahan daerah yang kuat dan sistem mampu memaksa semua pihak yang terlibat dalam sistem pemerintahan mengeluarkan energi positifnya membangun daerah," pungkasnya.