PA 212 Respons Moeldoko: Ulama Bermusyawarah, Tak Jadi Masalah

Slamet Maarif di Hotel Lorin menjawab pertanyaan wartawan sebelum mengikuti Ijtima Ulama 3 di Sentul, Bogor. Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Persaudaraan Alumni (PA) 212 menanggapi pernyataan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko, yang menyatakan tidak ada kaitannya antara Pemilu 2019 dengan Ijtima Ulama III sehingga harus dihentikan.

Ketua PA 212 Slamet Ma'arif tak sepakat dengan pernyataan Moeldoko. Menurutnya, Ijtima Ulama III sangat erat kaitannya dengan Pemilu 2019. Terlebih Ijtima Ulama II merekomendasikan paslon 02 Prabowo-Sandi untuk maju dalam Pilpres 2019.

"Jadi memang tidak bisa dipungkiri, Ijtima Ulama I dan II menghasilkan rekomendasi berkaitan pemilu dengan pilpres, sehingga ketika selesai apa salahnya kita mengevaluasi dalam Ijtima Ulama III?" kata Slamet dilokasi Ijtima Ulama III di Hotel Lorin, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Rabu (1/5).

"Ini saling berkaitan dan ini tidak bisa dipungkiri, Ijtima Ulama II menghasilkan rekomendasi untuk Paslon 02," timpalnya.

Ketua Pelaksana Ijtima Ulama III itu mengatakan, selama acara akan membahas terkait Pemilu 2019, termasuk ada indikasi kecurangan didalamnya. Sejumlah tokoh dan ulama diundang dalam kegiatan yang digelar di Sentul, Bogor tersebut.

Suasana sebelum dimulainya Ijtima Ulama 3 di Hotel Lorin, Sentul, Bogor, Rabu (1/5/2019). Foto: Irfan Adi Saputra/kumparan

Slamet menyatakan, kebebasan berpendapat setiap masyarakat telah diatur dalam Undang-Undang, termasuk bicara terkait pemilu. Oleh karena itu, Slamet meminta tidak ada pihak yang menghalangi kegiatan Ijtima, selama kegiatan tidak melanggar aturan.

"Kebebasan berpendapat yang penting tidak melanggar konstitusi yang ada. Jadi insyaallah ulama bermusyawarah tidak jadi masalah," tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko, menanggapi rencana Ijtima Ulama III untuk merespons hasil Pemilu 2019. Moeldoko mengatakan hal tersebut sebaiknya tidak dilakukan dan harus dihentikan.

"Persoalan kecurangan selalu diembuskan. TSM ya, terstruktur, sistematis, masif, ada 1 lagi mungkin (yang kurang), luar biasa. Jadi menurut saya ini sebuah upaya yang harus kita hentikan, tak boleh kita menjustifikasi sebuah persoalan yang belum tuntas," kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (26/4).