PAN Ngotot Usul Dana Saksi dari APBN: Daripada Main-main Anggaran

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan tiba di kediaman Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Kertanegara, Kamis (9/8/18). (Foto: Reki Febrian/kumparan)

Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menyatakan tidak menganggarkan dana saksi di APBN 2019. Sebabnya, pembiayaan tersebut tak diatur dalam UU Pemilu. Namun, Komisi II DPR dan mayoritas parpol tetap menginginkan dana saksi dibiayai APBN.

Ketum PAN Zulklifli Hasan menilai, perubahan anggaran masih bisa dilakukan meskipun Kemenkeu sudah menolak menyediakan dana saksi. Apalagi, kata dia, realisasi anggaran baru akan terwujud tahun depan.

"Ya itulah dibuat kan tahun depan, kan ini mau nyusun anggaran kan. Kan tahun depan bisa, ketimbang masing-masing main anggaran," kata Zulkifli di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jumat (19/18).

Zulkifli berkukuh dana saksi harus berasal dari APBN demi membantu keuangan partai. Hal ini juga bisa mengurangi potensi suap atau korupsi yang belakangan kerap menimpa elite partai.

"Partai cari uang gimana duitnya? Nanti ada yang ketangkap, ada yang tidak. Mendingan diatur saja, yang dibenarkan kalau termasuk iklan, saksi. Nah kalau partai main-main, jelas (hukumannya)," jelasnya.

Apalagi, selama ini partai tak diberolehkan untuk mencari dana pengelolaan. Sehingga, pembiayaan dana saksi dari APBN sungguh dapat mengurangi beban partai. Ia pun menjelaskan soal beratnya beban partai karena harus membayar saksi.

Suasana Rakernas IV PAN, Hotel Sultan, Senayan, Kamis (9/8). (Foto: Ricad Saka/kumparan)

"Bayangkan Indonesia 800 ribu, hampir 1 juta kecamatan, total saksinya berapa. Paket hemat saja bisa Rp 200 miliar terus gimana partai-partai," jelas Ketua MPR ini.

Dengan menggunakan dana saksi dari APBN, Zulkifli yakin potensi penyalahgunaan akan minim. Sebab, pengunaannya diawasi langsung pemerintah.

"Nah maksud saya mendingan diresmikan, dibiayai oleh negara, sudah selesai. Kalau ada yang nakal baru potong tangannya." tandasnya.