PAN Sarankan Mantan Napi Koruptor Tak Nyaleg: 'Parkir' di Bidang Lain

Diskusi di Gado-Gado Boplo. (Foto: Adhim Mugni Mubaroq/kumparan)

PAN menyatakan setuju dengan rencana KPU untuk mengeluarkan larangan mantan napi koruptor mencalonkan jadi anggota legislatif.

Menurut Anggota Komisi II dari Fraksi PAN, Abdul Hakam Naja, aturan itu dapat menjadi tonggak awal untuk menata bangsa lebih baik melalui penjaringan wakil rakyat yang berintegritas.

"PAN dengan jelas mendukung bahwa caleg yang pernah menjadi mantan koruptor sebaiknya 'parkir' atau berkarir di bidang yang lain, jadi tidak perlu mencaleg," ujar Abdul saat diskusi 'Narapidana Koruptor jadi Calon Legislator', di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (26/5).

Kendati demikian, ketika Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II dengan KPU, mayoritas fraksi menolak usulan KPU tersebut dengan alasan bertentangan dengan UU Pemilu.

Tetapi, kata Abdul, penolakan itu sebenarnya bukan hanya datang dari pihak pemerintah, DPR dan Bawaslu, namun ada pihak-pihak lain. Namun dia tidak menyebut pihak-pihak luar itu. Akan tetapi, Abdul mengaku sempat dihubungi oleh pihak-pihak yang tidak senang dengan recana PKPU itu.

"Kita (PAN) setuju PKPU, cuma kalau dilihat dari 'naga-naga-nya' itu kira-kira (ada penolakan), dengan orang juga yang mulai bereaksi, saya juga sudah dihubungi beberapa orang terkait dengan masalah itu," katanya.

Anggota Komisi II DPR, Abdul Hakam Naja (Foto: Adhim Mugni/kumparan)

Di sisi lain, partainya lebih menyoroti pentingnya aturan yang menyelesaikan fenomena biaya politik yang tinggi saat di Pilkada dan Pilpres. Hal itu, kata dia, menjadi masalah awal adanya penyelenggara negara atau kepala daerah, termasuk wakil rakyat yang menjadi koruptor.

"Sekali lagi problem yang belum bisa kita atasi sekarang adalah politik uang. Politik dengan biaya yang tinggi oleh calon baik legislatif maupun kepemimpinan kepala daerah, bahkan di kepala desa," pungkasnya.