PAN Sindir Jokowi soal Dana Operasional Desa: Kejar Target Politik

20 Oktober 2018 5:07 WIB
comment
6
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Saleh Partaonan Daulay, Anggota DPR&PAN (Foto: Dok. fraksipan.com)
zoom-in-whitePerbesar
Saleh Partaonan Daulay, Anggota DPR&PAN (Foto: Dok. fraksipan.com)
ADVERTISEMENT
PAN menyindir rencana Presiden Jokowi mencairkan dana operasional desa dan anggaran kelurahan 2019. Menurut Wasekjen PAN Saleh Daulay Partaonan, Jokowi ingin mengejar target politik saat Pilpres 2019 melalui kebijakan ini.
ADVERTISEMENT
"Kenapa ini (kebijakan dana operasional desa dan kelurahan) baru (ada) menjelang Pilpres 2019? Tentu ada banyak target yang ingin dicapai dan dikejar, salah satunya tentu saja target politik," kata Saleh kepada kumparan, Jumat (19/10) malam.
Menurut Saleh, aspirasi soal kebijakan dana operasional desa sudah ada sejak lama, namun tak kunjung terealisasi. Ia pun mempertanyakan tujuan Jokowi merealisasikan kebijakan ini menjelang Pilpres 2019.
"Dana operasional desa dan kelurahan itu sebenarnya boleh-boleh saja. Tapi kenapa baru sekarang disebut-sebut? Kenapa? Padahal tahun kemarin enggak masuk dalam agenda kerja pemerintah. Aspirasi itu kan sudah ada sejak dana desa digulirkan," jelasnya.
Presiden Jokowi saat menghadiri rakor Pengendalian Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Deli Serdang, Sumatera Utara. (Foto: Dok. Biro Pers Setpres/Rusman )
zoom-in-whitePerbesar
Presiden Jokowi saat menghadiri rakor Pengendalian Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Deli Serdang, Sumatera Utara. (Foto: Dok. Biro Pers Setpres/Rusman )
Saleh pun menyindir Jokowi yang malah membuat kebijakan-kebijakan lain. Menurutnya, kebijakan yang dibuat Jokowi selama ini terlalu banyak menghabiskan APBN.
ADVERTISEMENT
"Misalnya, rencana kenaikan penerima BPJS Kesehatan gratis dari 92,4 juta orang menjadi 107 juta orang. Begitu juga pembagian beasiswa. Ada juga pembangunan balai latihan kerja untuk seribu pesantren. Program-program itu tentu banyak menghabiskan anggaran," pungkas Saleh.
Jokowi sempat berjanji akan mengadakan dana operasional desa mulai tahun 2019 mendatang. Dana operasional desa tersebut besarnya sekitar lima persen dari anggaran dana desa. Selain itu, pemerintah juga akan mengadakan anggaran kelurahan bagi seluruh kelurahan di Indonesia.
"Mumpung saya ingat, juga perlu saya sampaikan akan ada yang namanya dana operasional desa, sehingga kepala desa jadi jelas menggunakan dana desa itu," kata Jokowi saat membuka Temu Karya Nasional Gelar Teknologi Tepat Guna di Kawasan Garuda Wisnu Kencana, Bali, seperti dikutip dari Antara, Jumat (19/10).
ADVERTISEMENT