PAN: Tuduhan Makar Tak Beralasan Jika Dialamatkan ke Amien Rais

Saleh Daulay. Foto: Dok. Saleh Daulay

Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais dilaporkan oleh politikus PDIP Dewi Ambarwati Tanjung atas dugaan makar. Menanggapi hal itu, Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay menilai, polisi perlu mengkaji secara utuh tuduhan serius itu karena menyangkut nasionalisme seseorang.

“Tuduhan itu tentu sangat tidak beralasan dialamatkan kepada Pak Amien Rais. Kecintaan beliau pada bangsa dan negara ini tidak perlu diragukan lagi. Kalau ada perbedaan pilihan politik, bukan berarti beliau mau menjatuhkan pemerintahan yang sah,” ujar Saleh, Rabu (15/5).

“Bahkan, kalau disimak secara baik, narasi yang disampaikan selalu diorientasikan pada kedaulatan negara dan kedaulatan rakyat. Pada titik itu, point apa yang bisa dituduhkan kepada beliau hendak melakukan makar,” imbuhnya.

Amien Rais, saat berada di aksi gabungan massa FUI bersama Gerakan Jaga Indonesia di depan Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Jumat, (1/3). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Menurut Saleh, penggunaan istilah 'people power' yang kerap digunakan Amien Rais bukan untuk menjatuhkan pemerintah yang sah. Sebab, banyak orang yang memaknai istilah itu dalam konteks penyampaian aspirasi di ruang publik saja.

“Menteri pertahanan pun, beberapa hari yang lalu, sudah menyebut bahwa people power itu bukan ancaman bagi negara. Karena itu, mestinya pihak kepolisian pun bisa memaknainya seirama dengan menteri pertahanan tersebut,” tegas Saleh.

Menurut Saleh, tindakan saling melaporkan tersebut dinilai akan memperparah ketegangan di tingkat akar rumput. Padahal, saat ini seluruh pihak tengah menanti hasil pemilu yang baru saja dilakukan.

“Kan sangat masuk akal jika ada pihak yang tidak puas dengan hasil pemilu. Dan sangat masuk akal pula jika mereka menyampaikan komplain, protes, dan pengaduan. Selama itu semua dilakukan dengan cara-cara damai, tentu aparat keamanan harus memberikan perlindungan. Itulah salah satu manifestasi dari demokrasi,” tutup Wakil Ketua Komisi IX DPR itu.