Panglima TNI Hadi Tjahjanto Terima Gelar Adat Aceh Sri Lilawangsa

kumparanNEWS

4 Agustus 2018 18:33 WIB

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menerima gelar kehormatan adat Aceh Sri Lilawangsa dari lembaga adat Wali Nanggroe Aceh. (Foto: Zuhri Noviandi/kumparan)

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto menerima gelar kehormatan adat Aceh Sri Lilawangsa dari lembaga adat Wali Nanggroe Aceh. Penganugerahan diberikan atas dedikasi komitmen dan jasa-jasa pengabdian Hadi dalam menjaga perdamaian Indonesia, khususnya reintegrasi Aceh.

Anugerah gelar kehormatan adat Aceh Sri Lilawangsa tersebut merupakan gelar adat pertama yang dianugerahkan kepada jajaran militer di Indonesia sejak berdirinya lembaga Wali Nanggroe tahun 2013.

Mengenakan pakaian adat Aceh lengkap dengan Kupiah Meukeutop, Hadi bersama rombongan tiba di Gedung Putih Wali Nanggroe Aceh sekitar pukul 13.00 WIB. Mantan Kepala Staf TNI Angkatan Udara (KSAU) itu langsung disambut meriah oleh tarian Ranup Lampuan. Kedatangan Hadi juga diterima dengan hangat oleh Wali Nanggroe Aceh, Malik Mahmud Alhaytar, Kapolda, Plt Gubernur, beserta pejabat jajaran pemerintahan Aceh.

Sebelum penyerahan gelar berlangsung, Hadi lebih dulu melakukan prosesi dipeusijuk (tepung tawari) di atas pelaminan. Tradisi ini biasa dilakukan masyarakat Aceh saat menyambut tamu seperti ulama, tokoh, dan pejabat negara.

Selanjutnya, penyerahan gelar kehormatan ditandai dengan penyematan pin, selempang, dan pemberian sebilah rencong oleh Malik Mahmud kepada Hadi di gedung utama Meuligoe Wali Nanggroe Aceh. Hadi pun mengungkapkan rasa terima kasihnya atas gelar yang diberikan.

“Merasa sangat bangga dan terhormat untuk gelar dari masyarakat Aceh. Atas kepercayaan yang telah diberikan kepada saya. Atas gelar ini saya merasa diri menjadi bagian dari masyarakat Aceh,” ungkap Hadi saat memberikan sambutan.

Menurut Hadi, Aceh merupakan salah satu wilayah RI yang memiliki andil sangat besar bagi sejarah kemerdekaan. Dia menyebut, rakyat Aceh telah mengorbankan jiwa dan raga saat mengusir penjajah.

“Dibuktikan dengan rasa kekeluargaan masyrakat Aceh di mana pada saat ini menyumbangkan harta benda untuk pembelian pesawat demi membantu perjuangan negara. Dengan semangat itu perjuangan Indonesia banyak terbantu. RI-001 Seulawah banyak melintasi blokade penjajahan Belanda dengan berani,” ucapnya.

Adapun, penyematan gelar ini, diambil dari nama seorang Perwira Logistik pada masa Sultan Iskandar Muda yang bertahta di Aceh. Sedangkan Lilawangsa terdiri dari dua arti, yaitu LILA dan WANGSA.

Dalam bahasa Jawa Kuno, LILA WANGSA berarti “BUNGA BANGSA”. Sementara dalam bahasa Aceh, “LILAWANGSA” adalah seseorang yang berjiwa dan berkemauan keras.

Di kesempatan yang sama, Malik Mahmud berharap, pemberian gelar kehormatan tersebut dapat memperkuat hubungan Aceh dengan pemerintah pusat, melalui jajaran TNI yang kini dipimpin Hadi Tjahjanto. "Dengan pemberian gelar Sri Lilawangsa ini dapat memberikan kontribusi dalam upaya penguatan bangsa," ujarnya.

Dia menilai, Lembaga atau jajaran TNI, selama ini telah berperan penting menjaga pertahanan Indonesia, termasuk Aceh. Sehingga, Malik menganggap gelar tersebut memang layak untuk disematkan.

“Penyematan gelar ini karena telah berperan dalam menjaga perdamaian di Aceh, sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia," imbuhnya.

Di samping itu, menurut Khatibul Wali Nanggroe, Syaibah Ibrahim, latar belakang penyerahan gelar kehormatan untuk Hadi berdasarkan qanun Aceh nomor 9 tahun 2013 tentang perubahan atas qanun Aceh nomor 8 tahun 2012 tentang lembaga Wali Nanggroe.

Kata dia, sistem pemerintahan Aceh memiliki 4 pilar dalam pemerintahan dan pemerintahan adat. Sistem ini tetap mempertahankan pilar Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif.

Sedangkan Lembaga Wali Nanggroe merupakan kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina serta mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga, adat-istiadat, hingga pemberian gelar atau derajat serta upacara-upacara adat lainnya. Hal itu turut diatur dalam ketentuan pasal 96 ayat satu (1) Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh.

“Salah satu dari tujuan pelestarian adat budaya Aceh adalah dengan mengangkat kembali ciri-ciri khas simbol dan gelar-gelar Aceh terdahulu sebagai wujud pelestarian pilar kekhususan Aceh. Pemberian gelar oleh Wali Nanggroe ditunjukkan kepada semua pihak yang berjasa untuk Aceh baik dalam konteks regional, nasional, maupun internasional,” kata Syaibah.

Transitional loading...