Panglima Ungkap 4 Penyebab Anggota TNI-Polri Kerap Terlibat Bentrok

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menjawab pertanyaan wartawan disela mengikuti rapat kerja tertutup dengan Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (5/9/2018). Foto: ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A

Gesekan dan bentrokan antar-anggota TNI dan Polri menjadi perhatian Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto. Dia menilai, faktor utama yang menyebabkan anggota TNI dan Polri masih saja berseteru, meski sinergitas terus digalakkan.

Hadi mengatakan faktor pertama yang menyulit perseteruan TNI-Polri yakni adanya provokasi. Hal ini dipicu jumlah anggota TNI-Polri yang begitu banyak. Jumlah itu menjadi kekuatan besar hingga perlu disatukan dengan baik.

"TNI punya hampir 480 ribu, Polri 440 ribu. Itu sangat besar. Maka saya memprakarsai sinergi TNI-Polri untuk mempersatukan dan menyosialisasikan di tataran bawah tidak ada benturan. Hasilnya sangat baik. Sekarang benturan turun sangat tajam," ujar Hadi di rapat pleno khusus Lembaga Pengkajian MPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/2).

Polri dan TNI melaksanakan Apel Konsolidasi Berakhirnya Pengamanan Asian Games di Polda Metro Jaya, Jakarta, Rabu (5/9/2018). Foto: Jamal Ramadhan/kumparan

Hadi memang mengklaim angka kejadian gesekan antara TNI-Polri turun. Tapi, dia tidak menyebutkan data penurunan kejadian yang dimaksud.

Selain itu, mantan KSAU itu mengatakan, terdapat beberapa oknum yang memiliki mental yang tidak baik. Hal ini, biasanya ditimbulkan karena kedisiplinan oknum TNI-Polri yang rendah.

"Mental oknum yang tidak baik. Karena biasanya terjadi di tempat dan waktu yang tidak seharusnya. Seperti di diskotek pukul 00.oo WIB. Kalau di markas ya, tidak. Penyebab ketiga adalah disiplin oknum yang rendah. Jadi masalah tidak dilaporkan ke komandannya," jelas Hadi.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian.

Tak hanya itu, mantan Sekretaris Militer Presiden itu mengatakan gesekan terjadi karena adanya kesenjangan kesejahteraan yang dialami sejumlah personel dikarenakan adanya perbedaan tunjangan yang diterima. Sehingga, ia menilai perlu adanya sosialisasi lebih lanjut.

"Ini terkait perbedaan tunjangan yang diterima prajurit TNI dan personel Polri. Ini sudah ada upaya sosialisasi," kata dia.

Dalam kesempatan itu, Hadi juga memastikan netralitas TNI dalam pemilu. Ia memastikan, TNI tidak akan menggunakan hak politiknya untuk kepentingan bangsa dan negara.

"Meski aturannya menyatakan prajurit TNI tidak menggunakan hak untuk memilih atau dipilihnya bersifat tidak permanen, TNI telah memutuskan untuk belum menggunakan hak politik tersebut sampai batas yang belum diputuskan," tegas Hadi.