Partai Demokrat Tetap Dukung Jokowi Meski Tak Dapat Menteri

Ketua BKSAP DPR RI Nurhayati Ali Assegaf. Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan

Partai Demokrat menegaskan sikapnya yang bakal mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo di periode kedua ini. Meski nantinya tanpa jatah menteri di kabinet, Demokrat tetap konsisten akan mendukung pemerintah.

"Untuk Demokrat saya kira bukan masalah menteri atau tidak menteri. Tapi ketika kita sudah menyatakan kita bersama pemerintah, apa pun keputusan pemerintah akan kita hargai, khususnya Presiden Jokowi selaku presiden terpilih ya hak prerogatif presiden," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Nurhayati Ali Assegaf di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/8).

"Jadi kita bukan masalah kita dapat atau tidak dapat kursi, selama ini Demokrat tidak pernah menyodor-nyodorkan menteri juga," imbuhnya.

Nurhayati mengatakan, Partai Demokrat sifatnya menunggu permintaan dari Presiden Jokowi selaku pemegang hak prerogatif. Meski begitu, dia mengakui, Demokrat memiliki banyak kader yang potensial.

"Jadi kan juga banyak kader-kader utama kita dan nanti kita lihat saja apa yang diputuskan oleh presiden. Dan presiden sudah mengatakan katanya 45 persen dari parpol dan 55 persen dari profesional. Nah, kita hanya berharap kepemimpinan beliau di 5 tahun ke depan ini bisa benar-benar lebih maju ya. Artinya Indonesia lebih berdaulat, masyarakat lebih sejahtera. Itu yang kita harapkan dari pemerintah saat ini," jelas Nurhayati.

Menurut dia, hingga saat ini Demokrat terus membangun komunikasi dengan Presiden Jokowi. Komunikasi itu, kata dia, berjalan dengan baik. Namun, terkait dengan menteri, tetap menjadi kewenangan presiden.

"Kalau Partai Demokrat kan kita sudah berkali-kali menunjukan sinyal ya. Bagaimana AHY diundang ke istana oleh Pak Jokowi, dan kemudian pertemuan-pertemuan berikutnya. Tetapi memang menteri ini kan hak prerogatif Presiden. Jadi kami hargai apa pun yang akan diputuskan oleh Pak Jokowi tentunya," tutup Nurhayati.