PBNU: Ada Kesan Polisi Membiarkan Berkibarnya Bendera Berlafal Tauhid

Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj. (Foto: Helmi Afandi/kumparan)

Ketua Umum PBNU, Said Aqil Siroj, menilai kepolisian belum tegas menindak sejumlah bendera dan atribut yang menimbulkan pro kontra di masyarakat. Termasuk bendera yang bermuatan tulisan ganti sistem pemerintahan Indonesia dengan sistem khilafah.

Ia menilai ada kesan pembiaran yang dilakukan oleh polisi terhadap para pihak yang membawa bendera tersebut. Menurut dia, hal tersebut pula yang menimbulkan insiden pembakaran bendera oleh Banser.

"Ada kesan polisi membiarkan berkibarnya bendera tauhid dimana-mana ini, sehingga akhirnya banser meluap emosi, bertindak sendiri, karena polisi-nya diem sih, hehe," kata ujar Said dalam diskusi 'Peran Ormas-Ormas Islam dalam NKRI' di Kantor LPOI, Jakarta Pusat, Sabtu (16/11).

"Tidak ada satu bendera pun yang dirampas oleh Polri, bahkan ada, bukan hanya bendera, ada yang jelas-jelas tulisan ganti (dengan) khilafah, ganti (dengan) sistem khilafah," sambung dia.

Selain itu, Said juga berpendapat tulisan-tulisan mengenai ganti presiden merupakan hal yang tak etis. Sebab, ia menilai bahwa Presiden saat ini, Joko Widodo, masih menjabat hingga 2019 mendatang.

"Ada turunkan Jokowi, ganti presiden, tapi kok ini enggak ditangkep gitu loh. Karena ngomong ganti presiden enggak boleh, kecuali nanti sudah melalui proses boleh, memang kalau atau memang menang dan sebagainya," ujar Said.

"Kalau sekarang turunkan Jokowi enggak boleh dong karena sistem presidensialnya harus lima tahun selesai, itu," sambungnya.