PDIP Bantah Tudingan Fadli Zon soal Motif Politik Kebijakan THR

Politikus PDIP, Eva Kusuma Sundari (Foto: Adhim Mugni/kumparan)

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menuding ada motif politik terkait Pilpres, di balik kebijakan pencairan THR dan gaji ke-13 PNS yang diteken Presiden Joko Widodo. Pasalnya, THR kali ini lebih besar nilainya dan diperluas menyasar pensiunan TNI, Polri dan PNS.

Anggota Fraksi PDIP Eva Kusuma Sundari PDIP membantah tudingan itu dan mengimbau Fadli lebih berhati-hati dalam mengeluarkan pernyataan. Menurutnya, selama menjabat, Presiden Jokowi selalu memperhatikan kesejahteraan PNS dalam berbagai sisi.

"Motif politiknya ada yaitu keadilan sosial, penghargaan ke ASN dan perlindungan kepensiunan. Semua bisa di-frame secara politik," ujar Eva ketika dihubungi kumparan pada Kamis (24/5).

"Sehingga politik etik pun dibaca politik kekuasaan. Ini sikap konsisten Presiden sejak tahun pertama, misalnya dengan perluasan coverage social protection baik kualitas maupun kuantitas," imbuh anggota Komisi XI DPR ini.

Selain sebagai bentuk penghargaan atas kinerja para PNS, menurut Eva kebijakan tersebut tentu akan sangat membantu para PNS dan pensiunan PNS serta Polri dan TNI dalam memenuhi kebutuhan mereka saat hari lebaran tiba. Hal itu penting sebagai salah satu upaya menggerakkan perekonomian masyarakat.

"Pemerintah responsif terhadap kebutuhan ASN dan pensiunan yang kebutuhannya naik setiap bulan Ramadhan dan Syawal. Pengeluaran di bulan Ramadhan akan menggerakkan perekonomian karena konsumsi dan produksi naik, barokah untuk seluruh rakyat," papar Eva.

Senada, kolega Eva yang juga anggota Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno berpendapat tak seharusnya kebijakan tersebut dikait-kaitkan dengan motif politik. Tak ada yang salah dengan kebijakan itu, selama manajemen anggaran negara tetap sehat.

"Jika niatan naik selalu dikaitkan dengan kepentingan politik, semua jadi bermuatan politik. Bagi kami yang penting adalah manajemen anggaran tetap terjaga baik dan sehat," pungkas Hendrawan.