PDIP: Dana Kelurahan Bukan Hanya untuk Bikin Jalan, Tapi Badan Usaha

Politisi PDIP, Budiman Sudjatmiko (Foto: Aditia Noviansyah/kumparan)

Anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin, Budiman Sudjatmiko, menjelaskan kebijakan Presiden Joko Widodo soal dana kelurahan. Budiman mengatakan dana kelurahan berangkat dari keberhasilan dana desa yang bergulir sejak tahun 2015.

"Agar pengalaman di desa itu melalui dana desa itu segera ditularkan kepada masyarakat kampung kota, terutama masyarakat kelas menengah bawah yang tinggal di sekitar 8.300 kelurahan kota," kata Budiman di Posko Cemara, Senin (22/10).

Jokowi tinjau pembangunan irigasi di Cirebon (Foto: ANTARA FOTO/Dedhez Anggara)

Politikus PDIP yang juga inisiator UU Desa itu mengatakan, dalam praktiknya nanti, diharapkan dana kelurahan tak hanya digunakan untuk membangun fisik sarana dan prasarana, namun juga bisa membentuk badan usaha yang dia sebut 'pencetak mesin uang'.

Di dana Desa ada BUMDes, maka dana kelurahan bisa membentuk BUMKel. "Kita berharap dana kelurahan ini bukan hanya untuk bikin jalan, merapikan, merenovasi rumah penduduk segala macam, tapi kami berharap kelurahan menggunakan itu juga seperti desa, mencetak mesin uang," papar Budiman.

"Saya berharap di Kelurahan juga membentuk Bumkel (Badan Usaha Milik Kelurahan)," imbuhnya.

Menurut Budiman, dana kelurahan bisa menyerap tenaga kerja pemuda di kelurahan sebagaimana yang sudah diterapkan dalam Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Budiman berharap kubu Prabowo-Sandi melepaskan kepentingan politik soal dana kelurahan, sebab Indonesia di masa mendatang akan memasuki era persaingan revolusi 4.0.

"Di era revolusi 4.0, pinter saja enggak cukup karena orang pintar akan tercampak kalau dia masih analog era revolusi 4.0. Kalau dia masih biasa-bisa saja, harus canggih, harus berpikir out of the box," pungkasnya.

Jokowi tinjau pembangunan irigasi Sumatera Barat. (Foto: dok. Biro Pers Setpres)

Berikut beberapa keuntungan dana kelurahan menurut Budiman:

1. Masyarakat akan semakin terlibat dalam setiap proses pembangunan terutama pembangunan yang dibutuhkan di lingkungan terkecil dalam struktur tata pemerintahan.

2. Kebutuhan spesifik masyarakat di kelurahan akan tertata dan terkelola dengan lebih baik.

3. Banyak apresiasi dan kreatifitas warga yang terakomodasi dengan baik dalam mensejahterakan rakyat. Tak luput juga secara sosial, sifat kerjasama dan gotong royong warga akan semakin kuat dan menguatkan ketahanan warga.

4. Peruntukan dana kelurahan ini nantinya tidak hanya menjawab kebutuhan warga atas Infrastruktur, namun juga menjawab menjawab kebutuhan suprastruktur warganya, Sistem sosial masyarakat yang otomatis semakin terbuka terutama untuk kebutuhan dasar seperti, pendidikan, kesehatan dan akses terhadap pertumbuhan ekonomi.

5. Apabila dimungkinkan, dana kelurahan ini bisa dimanfaatkan juga untuk membentuk Badan Usaha Milik Kelurahan (BumKel), seperti Bumdes atau Bumades di Desa.

6. Beberapa keuntungan lain yang bisa dipelajari dari keberhasilan desa.

Sebelumnya, usulan tersebut disampaikan Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI, Airin Rachmi Diany, saat berdialog bersama wali kota lain dengan Presiden Jokowi di Istana Bogor.

"Selama ini dana desa sudah ada, tapi dana kelurahan tidak ada. Padahal persoalan perkotaan juga kompleks, baik itu kemacetan, kriminalitas, dan yang lainnya. Bahkan kalau kemiskinan tak ditangani dengan baik, kriminalitas bisa tinggi," kata Airin Rachmi Diany di Istana Bogor, Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (23/7).