PDIP Ingin Jokowi Lakukan Reshuffle Lagi, Geser Menteri yang Tak Solid

Jokowi di rapat kabinet terbatas. (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)

Presiden Jokowi baru saja melantik kabinet kerjanya dengan mengganti beberapa pejabat. Salah satunya dengan menempatkan Sekjen Golkar Idrus Marham sebagai Menteri Sosial, menggantikan Khofifah Indar Parawansa yang mundur karena ikut dalam kontestasi Pilgub Jatim.

Namun, usai pelantikan, muncul lagi suara untuk melakukan perombakan kabinet untuk yang kesekian kalinya. Salah satunya dari politkus PDIP Hendrawan Supratikno.

"Saya kira bisa diharapkan seperti itu ya. Bisa diharapkan seperti itu dalam rangka sekali lagi menata agar pemerintahan lebih efektif, kemudian partai pendukung pemerintah solid, semua orang bekerja dengan efektivitas tinggi," kata Hendrawan di Gedung DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/1).

Dia merinci perombakan tersebut pada posisi yang memungkinkan untuk bisa meningkatkan kinerja dari sejumlah jabatan.

Sidang Kabinet Paripurna 2018. (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)

"Misalkan presiden mempertimbangkan efektifitas kerja kabinet seperti apa dan seterusnya sehingga nanti 2018 ditutup dengan kabinet yang sudah sangat solid, " ujarnya.

Namun, untuk lebih mendalamnya, dia mengakui bahwa hal tersebut merupakan kewenangan presiden. Sehingga tak ada kewenangan bagi internal partainya.

"Yah yang tahu persis presiden. Kita kan spesialis menduga-duga," jelasnya.

Adapun untuk partainya, Ketua DPP PDIP ini menjelaskan turut membahasnya. Namun, mereka menyadari batasan kewenangan yang dimiliki.

"Jangankan Parpol, Parpol jarum jatuh pun kita berusaha menangkapnnya. Karena itu pribadi menjadi perhatian dan tentu kami tahu batas kewenangan kami. Kami tahu itu kewenangan presiden," jelasnya.

"Bukan hanya mengantisipasi tapi mengkalkulasi dan lain-lain. Itu biasa," tambahnya.