PDIP: Kader yang Membangkang Tak Dukung Jokowi-Ma'ruf Diberi Sanksi

Wasekjen PDI Perjuangan Ahmad Basarah (Foto: Rosa Panggabean/Antara Foto)

Fenomena caleg-caleg yang menyatakan sikap berbeda dengan keputusan partai di Pilpres 2019 turut menyita perhatian PDIP. Parpol pengusung pasangan nomor urut 2, Jokowi-Ma'ruf Amin, ini akan memberi sanksi kepada para calegnya jika ada yang melakukan hal tersebut.

"Partai mendukung Pak Jokowi dan Kiai Maruf Amin sudah ditetapkan dalam rapat kerja nasional, partai maka seluruh kader partai tanpa terkecuali wajib mendukung Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin," kata Wasekjen PDIP Ahmad Basarah di Museum Kebangkitan Nasional, Jalan Abdul Rachman Saleh, Senen, Jakarta Pusat, Selasa (25/9).

"Apabila ada kader partai yang tidak mendukung Kiai Ma'ruf Amin atau bahkan secara nyata melakukan pembangkangan politik, partai akan memberikan sanksi kepada kader partai yang tidak mendukung agenda partai yang telah ditetapkan," lanjutnya.

Ia menyebut sanksi tersebut bertingkat mulai dari pencabutan jabatan struktural hingga status keanggotaan di partai. Menurut Basarah, aturan ini berlaku untuk seluruh anggota PDIP di seluruh Indonesia.

"Sanksi mulai dari pencopotan jabatan struktural pencopotan dari jabatan struktural di DPRD kabupaten kota provinsi maupun RI sampai pencabutan status keanggotaan itu aturan main yang berlaku di internal PDI-P," jelasnya.

Jokowi dan Ma'ruf Amin berjalan kaki dengan pendukungnya saat deklarasi kampanye damai. (Foto: Yudhistira Amran Saleh/kumparan)

Berkaitan dengan adanya fenomena perbedaan sikap dukungan di internal koalisi, Basarah berharap adanya konsistensi dari parpol koalisi untuk memenangkan Jokowi-Ma'ruf di pilpres nanti.

"Tentu diharapkan koalisi solid karena itu DPP partai yang telah menyatakan dukungan secara tertulis dan resmi secara formil kepada KPU RI, kepada Pak Jokowi dan Pak Ma'ruf Amin, menjaga konsistensi dukungan itu," pungkas Wakil Ketua MPR ini.