news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

PDIP ke Amien: Bukan Persentase Kekuasaan tapi Kemampuan Bantu Jokowi

20 Juli 2019 22:25 WIB
comment
1
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais, tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjadi saksi dalam sidang lanjutan Ratna Sarumpaet, Jakarta, Kamis (4/4). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
zoom-in-whitePerbesar
Ketua Majelis Kehormatan Partai Amanat Nasional (PAN), Amien Rais, tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjadi saksi dalam sidang lanjutan Ratna Sarumpaet, Jakarta, Kamis (4/4). Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
ADVERTISEMENT
PDIP menanggapi permintaan politikus senior PAN, Amien Rais, yang meminta agar pembagian kekuasaan antara Jokowi dan Prabowo dibagi dengan porsi 55-45 dapat dipenuhi sebagai syarat Prabowo bergabung ke pemerintah.
ADVERTISEMENT
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menuturkan, dalam pembentukan stuktur pemerintahan tak membahas mengenai persentase yang diberikan kepada pihak-pihak terkait.
Menurutnya, Jokowi akan memberi porsi jabatan kepada siapapun yang memiliki kemampuan untuk menyukseskan pemerintahan keduanya. Selain itu, kata Hasto, Jokowi akan memilih sosok yang memahami Pancasila.
"Tentu saja kami tidak berbicara berapa persentasenya. Kami bicara mana anak bangsa yang punya kemampuan menjadi pendamping Pak Jokowi menjadi pembantu daripada Presiden di dalam menjalankan visi-misi Presiden itu semua tidak terlepas dari konsolidasi ideologi Pancasila kita," kata Hasto di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Sabtu (20/7).
Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan
Ia menegaskan pembentukan kabinet pemerintahan merupakan hak prerogatif Jokowi sepenuhnya. Sehingga tak ada pembagian jatah jabatan tertentu. Namun, kata dia, setiap partai berhak mengajukan nama kadernya.
ADVERTISEMENT
"Kita bernegara bedasarkan konstitusi tidak ada jatah-jatah menteri dengan pengertian itu hak prerogatif sepenuhnya. Partai boleh mengusulkan tetapi Presiden yang punya kewenangan untuk mengambil keputusan terhadap siapa yang paling pas," tuturnya.
Menurut Hasto, seorang menteri bukan hanya sekedar pengurus negara yang menjalankan tugas dan kewajibannya. Baginya, seorang menteri harus dapat berjuang demi seluruh kepentingan elemen bangsa.
"Karena menteri bukan petinggi biasa menteri seorang yang menguasai hal ikhwal kementerian yang dipimpinnya. Menteri harus sosok negarawan menteri bukan sosok yang berjuang demi kepentingan kelompoknya tetapi harus berkemajuan bagi Indonesia kita," tutup dia.
Presiden Joko Widodo (kedua kanan) dan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) melambaikan tangannya saat tiba di Stasiun MRT Lebak Bulus. Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro A
Amien menuturkan, Prabowo harus menyiapkan konsep/platform dan program yang jelas jika ingin masuk dalam koalisi pemerintahan. Setelah itu, ia berharap platform itu disetujui Jokowi, sehingga pembagian kekuasaan dapat menguntungkan Prabowo. Namun apabila hal itu tak terwujud, maka ia meminta Prabowo tetap menjadi oposisi.
ADVERTISEMENT
"Kalau itu (platform Prabowo) disepakati misalnya disepakati, ayo bagi 55-45 (kekuasaan) itu masuk akal. Kalau sampai disepakati, berarti rezim ini balik kanan sudah jalan akalnya. Tapi ini kan enggak mungkin. Kalau mungkin alhamdulliah, negeri ini bisa kokoh sekali karena ide Prabowo akan dilaksanakan. Tapi kalau tidak mau, ya udah kita di luar, oposisi," kata Amien.