PDIP Minta Pemerintah Serius Telusuri Kebocoran Data NIK

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira (Foto: Rosa Panggabean/Antara)

Politikus PDIP, Andreas Hugo Pareira, mengomentari soal kebocoran data NIK yang digunakan untuk registrasi SIM card. Diketahui ada satu NIK yang digunakan untuk registrasi hingga 2,2 juta nomor.

Menyikapi hal ini, Andreas mengatakan, Komisi I DPR masih mendengar masukan dari para ahli terkait kasus ini di tingkat panitia kerja (panja).

"Kita kan sekarang masih panja untuk melakukan evaluasi sehingga nanti belum sampai pada keputusan. Ya sekarang masih RDP (rapat dengar pendapat), masukan dari para ahli," kata Andreas di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (10/4).

Ilustrasi SIM Card. (Foto: Christiaan Colen via flickr)

Andreas meminta agar masalah kebocoran data NIK tersebut dapat ditelusuri secara lebih serius. Ia mengimbau kepada pihak-pihak terkait untuk tidak menganggap sepele kasus ini. Sebab, data tersebut rawan untuk disalahgunakan.

"Kalau kita lihat ini adalah hal yang jangan kita anggap main-main, artinya apa, seperti kemarIn ada suatu NIK, satu orang yang memiliki NIK itu dia punya lebih dari 2 juta nomor," terang anggota Komisi I DPR tersebut.

Dalam data yang diungkap oleh Ditjen Dukcapil (Kependudukan dan Catatan Sipil) Kemendagri, dalam operator seluler Indosat Ooredoo ada satu NIK yang didaftarkan untuk 2.221.656 nomor.

Selain Indosat, beberapa operator lain juga tercatat memiliki NIK yang terdaftar untuk puluhan hingga ratusan ribu nomor. Misalnya pada Telkomsel, terdapat satu NIK yang didaftarkan untuk 518.962 nomor, XL Axiata dengan 319.251 nomor, Hutchison Tri dengan 83.575 nomor, dan Smartfren dengan 145.868 nomor.