PDIP: OTT KPK Sasar Calon Kepala Daerah dengan Elektabilitas Tinggi

Sekjen Partai PDIP, Hasto Kristiyanto. (Foto: Fitra Andrianto/kumparan)

PDIP menilai dalam melancarkan operasi tangkap tangan (OTT), KPK cenderung menyasar calon atau kepala daerah yang memiliki elektabilitas tinggi. Sehingga, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengaku curiga OTT tersebut sudah tercampuri oleh kepentingan politik.

"Hal ini mengingat bahwa yang menjadi sasaran adalah mereka yang memiliki elektabilitas tertinggi dan merupakan pemimpin yang sangat mengakar. Samanhudi misalnya, terpilih kedua kalinya dengan suara lebih dari 92%," kata Hasto dalam keterangan tertulisnya, Minggu (10/6).

Ia menyebut kesan kepentingan politik ini juga bisa dilihat dari OTT yang menjerat Wali Kota Blitar Samanhudi dan cabup Tulungagung Sahri Mulyo. Hasto mempertayakan, meski keduanya tidak terkena OTT secara langsung, namun media-media di Ibu Kota memberitakannya sangat cepat.

"Seakan menggambarkan bahwa keduanya sudah menjadi target dan memang harus ditangkap baik melalui OTT langsung maupun tidak langsung. Dan faktanya, yang ditangkap di Kota Blitar adalah seorang penjahit, dan bukan pejabat negara. Lalu di Kab Tulungagung seorang kepala dinas dan perantara, bukan Sahri Mulyo," tegasnya.

Namun, Hasto menyebut pihaknya akan memberikan apresiasi kepada KPK jika OTT yang dilakukan berpegang teguh pada prinsip keadilan, kebenaran, dan sesuai dengan mekanisme yang ada.

Hasto Kristiyanto. (Foto: Ochi Amanaturrosyidah/kumparan)

"Namun pertanyaannya, apakah OTT tersebut tidak dipengaruhi oleh kontestasi pilkada? Siapa yang bisa memastikan hal ini bahwa segala sesuatunya dilakukan secara proper dan sesuai mekanisme hukum yang jujur dan berkeadilan?" lanjut Hasto.

Sebab, kata Hasto, di masa lalu ada oknum KPK yang tidak bisa melepaskan diri dari kepentingan di luarnya, misalnya terkait pencoretan bakal calon menteri yang tidak sesuai prosedur.

Ia menyebut jika OTT yang dilakukan oleh KPK sudah sesuai SOP dan tidak tercampur kepentingan tertentu, maka banyaknya pejabat daerah yang terjaring menunjukkan bahwa pemda masih pincang akibat korupsi. Tetapi, hal tersebut juga bisa diartikan dengan kegagalan sistem pencegahan korupsi negara.