PDIP: Pembahasan Revisi UU KPK Bisa Rampung Pekan Ini

Ketua DPP PDIP, Hendrawan Supratikno di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (22/7). Foto: Paulina Herasmarinandar/kumparan

Pemerintah bersama DPR tengah membahas draf revisi UU KPK. DPR dan pemerintah kompak menolak membeberkan perkembangan pembahasan revisi UU KPK ke publik, termasuk kapan target pengesahan revisi.

Wakil Ketua Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan, RUU KPK bisa selesai pekan ini jika semua fraksi di DPR sigap dalam pembahasan di Panitia Kerja (Panja).

"Kalau semua sigap, minggu ini bisa selesai," kata Hendrawan kepada wartawan, Senin (16/9).

Namun, Hendrawan enggan membeberkan sikap fraksi PDIP terhadap daftar inventaris masalah (DIM) revisi UU KPK versi pemerintah. Hanya saja, dia memastikan, karena revisi UU ini menjadi inisiatif DPR, maka semua fraksi memiliki pandangannya yang sama dalam substansi pasal yang akan direvisi.

"Semua fraksi sudah memiliki kesamaan pandangan terhadap pokok-pokok yang direvisi. Rambu-rambunya tetap: KPK tetap menjadi lembaga yang efektif dan kredibel, namun memiliki tata kelola yang lebih baik dan tidak mudah disalahgunakan," ucap Hendrawan.

Pandangan yang sama itu, menurut Hendrawan, salah satunya terkait dengan perbaikan tata kelola kelembagaan yang baik di internal KPK. Inilah yang akan menjadi sikap bersama dalam pembahasan revisi UU KPK.

"Intinya menjadikan lembaga 'super body' memiliki tata kelola (governance) yang kredibel dan tidak terjebak sindrom sebagai 'self-serving organization' (organisasi yang sibuk melayani kepentingan sendiri)," tutup anggota Baleg DPR Fraksi PDIP itu.