PDIP soal #2019GantiPresiden Menguat: Propaganda Politik

11 Juli 2018 11:44 WIB
comment
7
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Kaos 2018 asyik Menang 2019 Ganti Presiden. (Foto: Iqbal/kumparan)
zoom-in-whitePerbesar
Kaos 2018 asyik Menang 2019 Ganti Presiden. (Foto: Iqbal/kumparan)
ADVERTISEMENT
Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA mengungkap gerakan #2019GantiPresiden makin populer dan disukai masyarakat jelang Pilpres 2019. Merespons hal itu, PDIP sebagai pengusung utama Joko Widodo, menyebut kampanye itu hanya sebagai propaganda politik.
ADVERTISEMENT
"Menurut saya, sinyalemen hasil survei yang mengatakan tagar ganti presiden makin populer, itu sekadar bagian propaganda politik yang belum masuk ranah sistem pemilihan presiden," ucap Wasekjen PDIP Ahmad Basarah di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (11/7).
Basarah mengatakan, gerakan yang ditujukan untuk mengganti Presiden Jokowi itu, bagaimana pun harus bicara dalam konteks Pemilu. Tidak bisa mengganti presiden lewat gerakan memobilisasi massa, terlebih kata Basarah, gerakan ini belum punya capres.
"Maka bicara #2019GantiPresiden maka harus ditawarkan kepada rakyat siapa calon presidennya, baru kita bicara mekanisme demokrasi dalam hal memilih pemimpin secara fair," ujar Wakil Ketua MPR itu.
ADVERTISEMENT
Meski begitu, Basarah terbuka menyebut gerakan itu sebagai masukan bagi pemerintahan Jokowi untuk memperbaiki kinerja yang masih kurang. Dalam hal ini, gerakan #2019GantiPresiden itu muncul karena argumentasi Jokowi gagal memimpin.
"Segala yang di tengah masyarakat harus jadi bagian referensi Pak Jokowi sebagai presiden yang akan maju lagi dalam Pilpres 2019 untuk menjadi bahan koreksi dan introspeksi," tuturnya.
"Tidak ada manusia yang sempurnya, tidak ada kepemimpinan yang sempurna di dunia ini. Oleh karena itu perlu saling melengkapi. Itulah gunanya demokrasi," pungkasnya.
Rilis survei elektabilitas capres. (Foto: Dok. LSI Denny JA)
zoom-in-whitePerbesar
Rilis survei elektabilitas capres. (Foto: Dok. LSI Denny JA)