PDIP soal Iklan Jokowi: Zaman SBY Ada Politik Bansos 2 Miliar Dollar

Hasto Kristiyanto. (Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan)

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyebut tudingan sejumlah pihak yang menyebut iklan Jokowi yang ditayangkan di bioskop sebagai bentuk abuse of power salah alamat.

Hasto menjelaskan, dalam iklan tersebut Jokowi hanya menyampaikan capaian kerja pemerintahannya. Hal itu, menurut Hasto, sangat berbeda dengan tudingan abuse of power yang dialamatkan kepada Jokowi.

"Banyak yang salah membedakan antara use of power dan abuse of power. Abuse of power contohnya ketika ada salah satu pimpinan yang minta anaknya difasilitasi pada saat keluar negeri," ujar Hasto di Posko Cemara, Jakarta Pusat, Kamis (13/9).

"Tetapi kalau dalam konteks penyampaian keberhasilan ya itu merupakan posisi strategis di mana pun dimiliki incumben," imbuhnya.

Konpers Susilo Bambang Yudhoyono. (Foto: dok. Partai Demokrat)

Hasto pun membandingkan apa yang dilakukan Jokowi dengan apa yang dilakukan presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Pilpres 2009. Saat itu, menurut Hasto, apa yang dilakukan SBY lebih parah karena menggunakan bantuan sosial (bansos) untuk kepentingan politiknya.

"Ketika Pak SBY jadi presiden, zaman SBY jadi presiden saat itu ada politik bansos yang berdasarkan penelitian dari tahun 2008 sampai Februari 2009 itu jumlahnya mencapai USD 2 miliar," ungkapnya.

Hasto meminta semua pihak untuk melihat iklan Jokowi secara proporsional dan tidak mengkaitkannya dengan pilpres. Apalagi yang ditampilkan oleh Jokowi adalah keberhasilan penyelenggaraan Asian Games 2018 hingga berbagai program pertanian. Sehingga apa yang ditayangkan di bioskop bukanlah iklan kampanye seperti anggapan yang selama ini berkembang.

"Itu kan tidak ada permintaan mencoblos, tidak ada permintaan. Gambar Kiai Ma'ruf juga kan enggak ada di situ. Kita menyampaikan salah satu komitmen Pak Jokowi membangun kedaulatan di bidang pangan," pungkasnya.