PDIP soal Paket Pimpinan MPR: Musyawarah Dulu, Jangan Ada Voting

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly (kanan) tiba di lokasi Kongres V PDIP, di Bali. Foto: Paulina Herasmarindar/kumparan

Penentuan pimpinan MPR dicapai dengan sistem paket. Namun, PDIP menawarkan musyrawah untuk menentukan lima pimpinan MPR tersebut. Artinya, semua parpol dilibatkan untuk menentukan pimpinan MPR

"Ya kita serahkan saja nanti pada para koalisi dan seluruh partai-partai. Kalau boleh, musyawarah mufakat dulu, jangan ada votinglah karena MPR ini kan Majelis Permusyawaratan Rakyat," kata Ketua DPP PDIP Bidang Hukum Yasonna Laoly di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (12/8).

"Jadi, di beberapa kali, kecuali yang terakhir kemarin, ada voting. Waktu sebelumnya tidak ada voting pada pemilihan sekarang ini. Kita berharap penentuan pimpinan ini musyawarah mufakat saja," lanjutnya.

Gedung DPR/MPR RI. Foto: Fanny Kusumawardhani/kumparan

Nantinya, dengan musyawarah tersebut, keputusan yang diambil akan diserahkan pada seluruh parpol yang lolos Pileg 2019. Apalagi, dalam penentuan ini berada di ranah lembaga MPR yang di dalamnya terdapat DPR dan DPD.

"Ya duduk bersama saja. Artinya, musyawarah mufakat saja ya. Jadi kita harapkan, karena MPR adalah lembaga yang dulunya sebagai lembaga tertinggi sekarang menjadi lembaga negara tetapi prinsipnya sebagai lembaga negara di mana ada DPD, DPR bersatu menjadi anggota majelis," jelasnya.

Untuk ke depannya, Yasonna menyebut wacana ini akan dibahas bersama para pimpinan partai lainnya.

"Kita pimpinan-pimpinan partai saja yang bicarakan itu," pungkasnya.