PDIP soal Prabowo Klaim Menang: Kami Tak Khawatir, 2014 Juga Terjadi

Sekjen DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto saat konfrensi pers terkait merespons berbagai isu jelang pelaksanaan Pileg/Pilpres di kantor pusat PDI Perjuangan, Jakarta, Selasa (16/4). Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan

Capres nomor urut 02, Prabowo Subianto, mengklaim telah memenangi Pilpres 2019 dengan hasil exit poll 55,4% dan quick count 52,2%.

Terhadap klaim tersebut, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menanggapinya santai. Hasto mengatakan, pihaknya tak mengkhawatirkan klaim sepihak yang dilakukan Prabowo. Sebab, kata dia, klaim itu juga terjadi dalam Pilpres 2014.

"Terhadap klaim sepihak kami tidak khawatir, karena 2014 pun dulu juga terjadi. Bahkan sampai ada lembaga-lembaga survei yang kemudian mendapatkan sebuah sanksi karena ketidakmampuan mempertanggungjawabkan metodologi itu," kata Sekretaris TKN Jokowi-Ma'ruf Amin itu di Jalan Kebagusan, Jakarta Selatan, Rabu (17/4).

Hasto menambahkan, seluruh hasil quick count yang dikeluarkan lembaga survei independen merupakan data yang dapat dipercayai oleh publik. Ia juga menyebut hasil hitung cepat itu tak berbeda jauh dengan survei internal TKN.

Calon presiden nomor urut 01 Jokowi saat menyampaikan pidato terkait Quick Count di Djakarta Theatre. Foto: Nugroho Sejati/kumparan

"Sebenarnya segala sesuatu berdasarkan dengan data, dengan sebuah landasan yang bisa dipercaya oleh publik. Karena itu sejak awal kami mengedepankan bahwa semangat persatuan, persaudaraan, itu jauh lebih penting untuk dikedepankan," ujar dia.

"Dari lembaga-lembaga independen termasuk yang kami lakukan secara internal sekalipun. Itu menunjukkan bahwa rakyat memberikan dukungan bagi Pak Jokowi dan KH Ma'ruf Amin, dengan angka dan selisih yang cukup jauh dengan Pak Prabowo dan Pak Sandi," sambungnya.

Untuk itu, Hasto mengimbau kepada seluruh pihak untuk tidak saling mengklaim kemenangan. Ia juga meminta agar seluruh pihak menanti perhitungan resmi dari KPU.

"Demikian pula PDI Perjuangan. Maka ini kan satu nafas, satu nafas pemenangan. Untuk itu sebaiknya kita tidak saling klaim, karena nanti KPU yang memiliki kewenangan untuk mengambil sebuah keputusan politik berdasarkan rekapitulasi manual," tutupnya.