PDIP Yakin Peran JK di Timses Jokowi Tak Ganggu Netralitas Jadi Wapres

Wapres Jusuf Kalla di Hotel Bidakara, Jakarta (Foto: Tim Media Wapres)

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) masuk dalam struktur Tim Kampanye Nasional (TKN) atau timses Jokowi - Ma'ruf Amin sebagai Dewan Pengarah. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yakin posisi JK tersebut tak akan mengganggu netralitasnya sebagai Wakil Presiden.

"Oh tidak (mengganggu netralitas JK sebagai wapres), karena ini kan kesinambungan dengan pemerintahan sebelumnya. Apa pun Pak Jokowi - Kiai Ma'ruf adalah kesinambungan dari pemerintahan Jokowi - JK," ujar Hasto di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (20/8).

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di rumah pemenangan Cemara, Jakarta Pusat. (Foto: Adhim Mugni Mubaroq/kumparan)

Menurut Hasto, tugas JK berbeda dengan Dewan Penasihat. Hasto menjelaskan sebagai Dewan Pengarah, JK bertugas memberi arahan dan petunjuk kepada timses.

"Dewan pengarah itu kan para karyawan umum partai. Tetapi kalau dewan penasihat itu kan memberikan nasihat-nasihat di dalam kampanye. Jadi filosofi pengarah itu sifatnya direction (petunjuk)," jelasnya.

Jokowi dan Ma'ruf Amin (Foto: Dok. Biro Pers Setpres, Nugroho Sejati/kumparan)

Sementara itu, dewan penasihat, kata Hasto, bertugas untuk memberi pandangan dan nasihat kepada timses berdasarkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia

"Sedangkan penasihat itu lebih kepada aspek wisdom-nya dan juga kebangsaan, nilai-nilai fundamental yang kita jaga dari tim kampanye, jangan sampai kampanye memecah persatuan bangsa," terangnya.

Sekjen koalisi Jokowi - Ma'ruf Amin resmi mendaftarkan susunan timses Jokowi - Ma'ruf Amin ke KPU. Namun, dalam susunan TKN tersebut belum memuat nama Ketua Timses, sebab belum diputuskan oleh Jokowi - Ma'ruf Amin.

Selain JK, dalam Dewan Pengarah Timses Jokowi - Ma'ruf terdapat nama Menko PMK Puan Maharani, Menkeu Sri Mulyani, Wapres ke-6 RI Try Sutrisno, hingga elite Golkar Agung Laksono dan Akbar Tandjung.