Pembelaan Rocky Gerung soal Kitab Suci Fiksi: Apa yang Saya Nistain?
PerbesarADVERTISEMENT
Pengamat politik Rocky Gerung mengaku tidak menistakan agama saat menyampaikan 'Kitab suci fiksi' dalam acara Indonesia Lawyer Club (ILC) di TVOne pada Selasa (10/4).
ADVERTISEMENT
Menurut Rocky Gerung, ia tidak menyebut kitab dari agama mana pun untuk dinistakan, hanya menjabarkan makna dari diksi fiksi.
"Ya apa yang saya nistain. Saya tidak ucapkan bahkan nama kitab itu. Kan waktu saya terangkan itu dalam upaya menerangkan apa makna fiksi di dan lain-lain. literatur yang diucapin oleh Pak Prabowo fiksinya begitu," kata Rocky saat ditemui di Jalan Agus Salim No. 74, Jakarta, Rabu (25/4).
Rocky menambahkan, penyebutan kitab suci hanya contoh, bukan tuduhan bahwa kitab suci adalah karangan fiksi. "Di dalam imajinasi orang fiksinya lain karena itu saya mesti ngasih contoh. Karena itu saya ambil oke kitab suci. Bila fiksi itu seperti yang saya terangkan menimbulkan imajinasi maka kitab suci juga adalah fiksi dalam pengertian menimbulkan imajinasi gitu. Walaupun, ada kitab suci yang sudah faktual, tentu saja sudah faktual," paparnya.
ADVERTISEMENT
"Tapi kitab suci sebagai satu istilah selalu berorientasi ke akhirat ke hari akhir ke langit. Seluruh kemampuan dia berimajinasi akan diaktifkan untuk menerangkan kalau ditanya menurut Anda surga neraka itu apa sih," terangnya.
PerbesarRocky juga memaparkan 'dungu' yang ia sampaikan di ILC bukan sebuah hinaan kepada politikus Partai NasDem Akbar Faizal.
"Ya yang saya sebut dungu bukan orangnya, tapi nalarnya yang dungu, tidak ada orang yang dungu tapi cara berpikir yang dungu. Jadi itu kira-kira begitu latarnya," ujarnya.
Ia menekankan bahwa gagal paham atau cara berpikir yang dungu tidak pantas disandang oleh tokoh politik, seperti Akbar Faizal. "Jadi sebetulnya gagal paham, jadi kayak orang gagal ginjal bisa diobati, kalau gagal paham, besar banget konsekuensinya, memang bisa runtuh negara kalau kita gagal paham. Apalagi kalau politisi gagal paham," tegasnya.
ADVERTISEMENT
Sementara, ia beranggapan hal tersebut tidak perlu dibawa ke ranah hukum. Pasalnya, hanya proses dialektika yang perlu diluruskan.
"Jadi kira-kira begitu ya hal-hal yang sepele yang sebetulnya bisa diselesaikan dengan argumentasi sederhana tapi ditempatkan di dalam suasana politis ya jadi begini," pungkasnya.
Perbesar