Pemerintah Akan Buat Hunian Sementara untuk Korban Tsunami Pandeglang

Suasana kerusakan pasar malam dampak Tsunami Selat Sunda di Desa Sumber Jaya, Kecamatan Sumur,Kabupaten Pandeglang. (Foto: Helmi Afandi Abdullah/kumparan)

Kabupaten Pandeglang memasuki masa transisi darurat bencana pascatsunami yang terjadi pada Sabtu (22/12/2018) lalu. Dalam masa transisi ini, sejumlah hunian sementara (Huntara) akan dibangun untuk para korban tsunami.

Kepala Pusat Data Infomasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam keterangannya mengatakan masa transisi darurat bencana ini akan berjalan dari Januari hingga Maret 2019.

"Berdasarkan rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur Banten disepakati bahwa selesainya masa tanggap darurat pada Jumat (4/1/2019) maka dilanjutkan dengan periode transisi darurat menuju peralihan selama 2 bulan, Minggu (6/1/2019) hingga Rabu (6/3/2019)," ujar Sutopo, Sabtu (5/1).

"Selama masa transisi darurat ini akan dibangun hunian sementara (huntara)," timpalnya.

Warga berjalan di sisa-sisa bangunan yang rusak diterjang tsunami Selat Sunda di Sumur, Pandeglang, Banten, Kamis (3/1). (Foto: ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

BNPB mencatat saat ini penanganan darurat bencana masih dilakukan. Selain itu banyak juga pengungsi yang rumahnya tidak rusak yang mulai kembali ke rumahnya.

Sutopo mengatakan, huntara tersebut dibangun untuk menampung pengungsi yang rumahnya rusak berat dan rusak ringan. Huntara akan dibangun untuk meminimalisir gejolak sosial dan mengantisipasi musim hujan agar pengungsi dapat berteduh.

"Diperlukan waktu selama 2 bulan untuk membangun huntara sebelum dilakukan pembangunan hunian tetap yang waktunya lebih panjang. Pemda Pandeglang akan mengajukan dana siap pakai ke BNPB untuk pembangunan huntara, pengerjaan fisik huntara akan dilakukan oleh TNI," jelas Sutopo.

"Untuk perbaikan rumah rusak ringan Pemda Pandeglang dan Banten akan mengalokasikan anggaran untuk perbaikan sedangkan untuk perbaikan rumah rusak berat dan rusak sedang akan diusulkan melalui hibah rehabilitasi dan rekonstruksi ke BNPB," tambahnya.

Menurut data BNPB, di Pandeglang terdapat 296 orang meninggal dunia, 3 orang hilang, dan 7.972 orang mengungsi. Sebanyak 1.071 rumah rusak berat dan rusak sedang, dan 457 rumah rusak ringan.

Warga membakar puing bangunan yang rusak akibat gelombang tsunami di Way Muli, Rajabasa, Lampung Selatan, Rabu (2/1). (Foto: ANTARA FOTO/Wahyu Putro)

Sementara itu, untuk penanganan darurat di Kabupaten Lampung Selatan masa tanggap darurat diperpanjang selama 2 minggu mulai Minggu (6/1) hingga Sabtu (19/1). Sampai saat ini korban tsunami di Lampung Selatan tercatat 120 orang meninggal dunia, 8.304 luka-luka, dan 6.999 orang mengungsi.

Selain itu, 543 rumah rusak berat, 70 rumah rusak sedang dan 97 rumah rusak ringan. Dalam rapat koordinasi pemerintah, disepakati tidak ada pembangunan huntara di Lampung Selatan melainkan pembangunan hunian tetap (huntap) untuk relokasi.

"Sudah tersedia lahan seluas 2 hektare untuk pembangunan huntap. Balai Besar Wilayah Sungai Kementerian PUPR akan melakukan land clearing, Dinas PU Kabupaten Lampung Selatan akan menyiapkan siteplan, desain dan rencana anggaran. Bupati Lampung Selatan akan mengajukan dana siap pakai BNPB untuk pembangunan huntap dan fasilitasnya dalam relokasi," kata Sutopo.